"Kami berharap pemerintah secepatnya mencarikan solusi dalam permasalahan itu, karena kalau tidak ratusan ribuan petani tidak bisa mengajukan kredit serupa karena namanya telah dicoret atau dianggap tidak mampu membayar kredit," kata Samastha Pradhana di Pontianak, Jumat.
Ia mengibaratkan, karena ulah sekelompok petani atau perorangan telah berakibat kelompok petani yang aktif membayar KUT harus menerima dampaknya.
"Kami berharap pemerintah pusat dan DPR tanggap terhadap permasalahan itu. Apakah akan memutihkan kredit macet itu ataupun tetap melanjutkan dengan risiko ratusan ribu petani tetap disandera kredit macet tersebut," ujarnya.
Ia menyarankan, pemerintah tidak langsung mencoret atau memberi garis hitam bagi kelompok usaha tani yang tidak lancar membayar kreditnya. Karena tidak semua anggota kelompok usaha tani itu yang tidak lancar membayar kredit.
"Kenapa hanya karena satu petani macet, teman-teman lainnya dalam kelompok usaha tani itu dianggap macet," kata Samasta.
Samastha menambahkan, ke depannya pemerintah pusat dan daerah lebih meningkatkan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 lebih meningkat lagi dari tahun 2009.
"Perkiraan saya pertumbuhan ekonomi 2010 lebih baik dari 2009 asalkan politik dalam negeri stabil," ujar Samasta. (A057/A038)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
