"Saya tidak kaget kalau LPI tidak diakui FIFA. Lalu FIFA mendukung PSSI untuk memberi sanksi ke LPI. Sudah sejak awal saya memperkirakan hal itu bakal terjadi. Lagian, mana ada sih satu negara punya dua liga," kata Deddy yang dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu.
Ia menilai, tindakan FIFA memberikan wewenang kepada PSSI untuk menjatuhkan sanksi harus disikapi kubu LPI dengan sportif. Artinya kubu LPI harus berkoordinasi dengan PSSI kalau ingin memutar roda kompetisi.
Keberadaan LPI ini sejak awal, menurut dia, telah diperkirakan tidak akan mendapat pengakuan dari FIFA. Karena kompetisi LPI yang diikuti 19 klub dan mengklaim dirinya profesional itu berada di luar tanggung jawab induk organisasi sepak bola Indonesia yang diakui yakni PSSI.
Miing menilai, persoalan LPI tidak akan pernah selesai karena keberadaannya yang ilegal itu.
Apalagi institusi-institusi Pemerintah seperti Ditjen Imigrasi dan Depnaker menjelaskan dalam sebuah seminar beberapa waktu lalu bahwa pemain-pemain asing yang tampil di LPI tidak memiliki kitas (kartu izin tinggal terbatas) yang sah.
Pemain-pemain asing sekitar 60 orang itu tak ada yang memiliki ijin kerja dari Depnaker serta tidak memiliki rekomendasi dari PSSI.
Miing sangat memahami kalau FIFA membela PSSI sebagai anggotanya sehingga secara resmi mengirimkan dua surat kepada PSSI tertanggal 9 dan 10 Februari 2011.
Dalam FIFA surat itu disebutkan, FIFA tidak mengakui keberadaan LPI yang diprakarsai pengusaha Arifin Panigoro.
Dan, FIFA juga memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk memberikan sanksi kepada pemain, pelatih, klub dan wasit yang terlibat di LPI.
Menanggapi surat FIFA, Ketua Harian Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Haryo Juniarto yang baru menghadiri Rapat Anggota KONI/KOI di Riau, pekan lalu, belum bisa memberikan jawaban.
"Saya belum bisa memberikan komentar. Kita akan pelajari dulu," katanya.
Sebelumnya, BOPI menegaskan pihaknya sudah mendesak pengelola LPI untuk melengkapi persyaratan bagi pemain dan pelatih asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk masalah izin tinggal maupun visa. (*)
(ANT/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
mungkin yang mengatakan ilegal itu pejabat yang takut tidak bisa korupsi dari uang APBD.