"Motif pemberitaan tersebut sangat bernuansa provokatif yang bertujuan untuk menggangu stabilitas pemerintahan di Indonesia," kata wakil ketua bidang hukum Komite 33 Jemmy Setiawan dalam rilisnya, di Jakarta, Sabtu.
Jemmy mensinyalir pemberitaan koran Australia itu dikhawatirkan akan digunakan oleh para akrobrator politik, sehingga akan dapat memanaskan suasana perpolitikan di dalam negeri
Terlepas dari semua itu, lanjut Jemmy, pihaknya dan teman-teman telah menetapkan bahwa melihat dokumen Wikileaks tersebut dari kaca mata hukum.
Dia menegaskan, jika cukup bukti dan materi, maka pihaknya akan melakukan tuntutan kepada media yang telah memberitakan itu, karena media tersebut telah mengadopsi dari sumber yang masih kabur validitas kebenarannya.
"Kami akan mempelajari permaslahan ini secara mendalam. Jika kita temukan pelanggaran hukum dan bukti kuat yang kuat secepatnya kita akan melakukan tututan hukum kepada media tersebut," kata Jemmy.
Jemmy menduga, ada kekuatan sistematis yang dilakukan kelempok tertentu untuk membuat tidak fokusnya perhatian masyarakat akan kasus-kasus yang harusnya diselesaikan, seperti dalam penyelesaian kasus pajak..
"Kami menduga ada skenario besar di balik Wikileaks ini. Sehingga perhatian media dan masyarakat bukan ke kasus pengemplang pajak, namun malah ke Wikileaks yang tidak jelas sumbernya," demikian Jemmy.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membantah keras berita dalam dua surat kabar harian Australia The Age dan Sydney Morning Herald yang bersumber pada bocoran kawat diplomatik Wikileaks
"Indonesia membantah keras semua informasi yang ada dalam pemberitaan dan menyatakan berita itu tersebut sebagai hal yang tidak berdasar, tanpa kebenaran," kata Marty dalam jumpa pers pada Jumat di Jakarta.(*)
(R009/AR09)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
online baby gift