"Tak ada tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada PKS agar secepatnya menandatangani kontrak koalisi," ujar Anis di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, hingga kini, PKS belum menandatangani draf tersebut meskipun telah menerima draf kontrak koalisi tersebut. "Untuk menandatangani atau tidak, diserahkan ke Majelis Syuro PKS," kata Anis.
Bagi PKS sendiri, ditandatangani atau tidak, PKS tidak akan terpengaruh dengan partai lain.
"Silakan saja partai lain menandatangani atau tidak. PKS tetap independen dan tak terpengaruh sama sekali," ujar Anis.
Anis juga mempertanyakan motivasi dari Syarief Hasan yang menyebutkan, bahwa PKS akan menandatangani kontrak koalisi pada Selasa malam (12/4). "Saya tidak tahu apa maksud Pak Syarief menyatakan seperti itu," ujar dia.
Sebelumnya, Syarief Hasan di Kantor Presiden mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan perintah tegas tentang nasib kontrak koalisi yang baru. PKS sebagai satu-satunya partai yang belum meneken diminta segera bersikap. Batas akhirnya malam ini (Selasa, 12/4).
"Presiden di akhir arahannya mengatakan sikap PKS terhadap kontrak koalisi yang baru ditunggu sampai hari ini (Selasa malam, 12/4)," ujar Syarief Hasan.
Apa yang terjadi kalau PKS belum memberikan jawaban? Syarif tidak memberikan jawaban pasti. Yang jelas, semua keputusan ada di tangan SBY selaku ketua Setgab.
"Pokoknya Presiden minta hari ini. Kalau sampai nanti malam PKS tidak juga memberikan jawaban, yah itu terserah Presiden. Mudah-mudahan hari ini PKS menyatakan komitmennya," imbuhnya.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
