Kepada ANTARA di Padang, Minggu, Muliardi mengatakan, sesuai prosedur operasional standar (POS) UN 2011 yang ditentukan Kemdiknas, kepala daerah dilarang untuk memasuki ruangan saat ujian berlangsung, walau sekadar meninjau atau ingin memberi motivasi.
"Penekanan ini dilakukan, karena pada pelaksanaan UN SMA sederajat lalu, masih ditemukan kepala daerah memasuki ruang ujian, padahal itu cukup mengganggu kenyamanan peserta UN," katanya.
Gubernur Sumatera Barat, lanjutnya, juga telah menekankan melalui surat edaran kepada semua kepala daerah, namun masih saja ada yang tidak memahami aturan tersebut.
Kepala daerah atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan pada pelaksanaan UN, kata dia, sama sekali dilarang untuk memasuki ruang ujian. Hal ini, katanya, bertujuan untuk menjaga konsentrasi peserta.
"Dikhawatirkan saat wali kota atau bupati melakukan pantauan pelaksanaan UN dan masuk ke dalam ruang ujian, hal itu akan membuat suasana ruang ujian jadi tidak tenang," katanya.
Muliardi menyebutkan, yang diizinkan untuk berada dalam ruang ujian hanya guru pengawas ujian dan peserta saja.
Selain itu, kepala daerah juga diminta tidak menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk apapun hingga pelaksanaan UN selesai.
Kegiatan itu, misalnya pergelaran seni, musik, wisata dan sebagainya. Sebaiknya semua acara itu digelar setelah ujian nasional selesai, katanya.
"Sangat diharapkan partisipasi dari semua pihak, baik unsur pemerintahan hingga masyarakat guna menyukseskan pelaksanaan UN di Sumbar tahun ini," katanya.
Ia menambahkan, jumlah peserta yang akan mengikuti UN SMP sederajat di Sumbar sebanyak 82.914 siswa yang terdiri atas 63.342 siswa SMP, 19.536 siswa MTs dan 36 siswa SMPLB.(*)
(T.KR-AH/Z003)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
