Pendapat ini dikemukakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Provinsi Gorontalo, Elnino M.Hussein Mohi, Selasa.
"UN sebagai standar kelulusan, pada akhirnya memicu guru untuk berbuat curang, karena ditekan oleh Bosnya, ya Kepala daerahnya sendiri," ujarnya.
Dikatakan merusak mental para siswa, karena di setiap Ujian Nasional , kecurangan yang dilakukan itu ternyata disepakati, seolah-olah kecurangan seperti mencontek adalah hal lumrah.
"Kalau curang sudah jadi kewajiban, apa namanya itu kalau bukan perusakan mental," kata dia.
Menurut Elnino, sebaiknya UN Nasional hanya dijadikan pemetaan tingkat pendidikan saja, sehingga lebih mudah bagi pemerintah untuk menanggulanginya.
Dengan pemetaan tersebut, lanjutnya, pemerintah dapat segera mencari jalan keluar, terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal.
"Jika sudah begini konsepnya, maka pemerataan pendidikan bisa terwujud dengan lebih efisien," kata dia.
Pria yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis dan kolumnis ini, mengaku cukup prihatin dengan pelaksanaan UN, yang hingga kini masih meninggalkan banyak persoalan yang belum mampu dijawab.
Sebagai contoh, kasus kebocoran soal yang terjadi, termasuk di Gorontalo. Menurutnya hal tersebut merupakan gambaran bahwa pelaksanaan UN tidak bisa lagi jadi penentu kelulusan siswa. (SHS/MO31/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
