-Jakarta (ANTARA News)- Komitmen 14 korporasi dunia dan nasional membangun kemitraan dengan World Economic Forum East Asia (WEF-EA) untuk membantu Indonesia mengatasi krisis pangan justru menjadikan perusahaan asing sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, kata kalangan LSM.
Hal itu diutarakan oleh Henry Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia dalam jumpa pers di Kantor SPI, Jakarta, Selasa. Menurut dia, seharusnya pemerintah memberdayakan Badan Usaha Milik Negara seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
"Pemerintah telah dengan lantang menempatkan perusahaan asing sebagai tulang punggung ekonomi nasional dan itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945," kata Henry. "Harusnya BUMN dikedepankan dalam mengelola sektor vital negara ini," katanya.
Langkah pemerintah menurut dia patut disesalkan karena korporasi-korporasi asing dalam memburu laba berandil besar menciptakan krisis pangan yang sedang melanda dunia.
"Korporasi-korporasi asing itu merupakan penyebab krisis pangan yang terjadi sekarang dengan aksi spekulasi komoditas pangan di tingkat dunia," kata Henry. Ia menganjurkan agar BUMN dan koperasi yang justru dimajukan untuk menggantikan dominasi korporasi swasta.
Pada WEF-EA yang diselenggarakan pada 12 - 13 Juni di Jakarta telah dihasilkan kemitraan dengan 14 perusahaan multinasional untuk mengatasi krisis pangan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu antara lain Nestle, Metro, Unilever, Dupont, Monsanto, Kraft, SwissRA, Sygenta, dan McKinsey.
Sementara itu kondisi pangan dunia kian kritis. Menurut data yang dirilis SPI, jumlah orang lapar di dunia kini mencapai angka satu miliar jiwa dan 60 persen dari jumlah itu berada di kawasan Asia Pasifik.
(Ber/A038)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
