Kekecewaan puluhan mahasiswa tersebut diimplementasikan dalam unjuk rasa di bundaran gedung rektorat kampus setempat yang bertepatan dengan kedatangan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di kampus itu dalam rangka seminar kemiskinan.
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Win Ariga Mansur M mengatakan, amanat UUD mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN.
"Memang alokasi anggarannya sebesar 20 persen dari total APBN, tapi itu dapat dengan mudahnya diakali oleh pemerintah. Dana pendidikan 20 persen itu seharusnya terpisah dengan gaji guru, namun faktanya 20 persen itu sudah termasuk gaji pengajar," tegasnya.
Sebenarnya, tegas Win, anggaran pendidikan tetap kecil, sehingga sampai sekarang juga masih banyak dijumpai anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.
Jargon pendidikan murah (terjangkau), berkualitas dan merata demi mencerdaskan kehidupan bangsa, katanya, hanya menjadi mimpi belaka. Sebab, fakta di lapangan justru jauh lebih buruk.
Menurut dia, tidak terwujudnya pendidikan yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu indikator kegagalan pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
(E009)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
