... kehadiran wakil menteri nantinya justru dapat mempersulit berbagai kebijakan dan juga memperlambat pelaksanaan kebijakan pemerintah...Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan, mengatakan penunjukan wakil menteri yang kemungkinan akan dilakukan Presiden Susilo B Yudhoyono tidak terlalu diperlukan.
"Dari sisi manajemen, menurut saya posisi wakil menteri itu tidak perlu. Kecuali pada pos-pos tertentu," kata Fadhil saat dihubungi via telepon, di Jakarta, Jumat.
Fadhil mencontohkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang membutuhkan wakil menteri.
"Misalnya Kemlu, yang menterinya kadang bertugas keluar negeri sehingga perlu wakil menteri untuk mengelola di internalnya," ujarnya.
Menurut Fadhil, kondisi kementerian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sudah gemuk sehingga tidak terlalu memerlukan wakil menteri. Selain itu, kehadiran wakil menteri nantinya justru dapat mempersulit berbagai kebijakan dan juga memperlambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
"Karena menteri dan wakil menteri tidak dipilih dalam satu paket, wakil menteri yang dipilih presiden belum tentu memiliki 'chemistry' dengan menteri," kata Fadhil.
Terkait perombakan kabinet, Fadhil menuturkan saat ini Presiden kurang memiliki keleluasaan. Hal tersebut karena ada kesepakatan dengan partai politik yang merupakan keinginan Presiden sendiri.
"Seandainya Presiden benar-benar menerapkan sistem presidensiil yang lebih nyata, presiden dapat memilih dan merekrut kabinet dari mana saja," katanya.
Sebelumnya pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit pada Kamis (13/8) menilai tambahan wakil menteri yang tengah disiapkan Presiden tidak mencerminkan efektifitas pemerintahan.
Menurut Arbi, penambahan wakil menteri justru memboroskan anggaran dan membuat birokrasi semakin tambun. Hal ini bukan jawaban terhadap keinginan masyarakat untuk meningkatkan efektifitas pemerintah.
Padahal menurut dia, saat ini hampir di seluruh dunia dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola pemerintahan. (ANT)
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011
