"Untuk masalah Chevron ijinnya apakah sudah diperpanjang atau belum, akan saya lihat dulu. Saya tidak mau berkomentar banyak kalau belum melihat ijinnya," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan di Kecamatan Pangalengan, Rabu.
Menurutnya, aktivitas Chevron di kawasan Kamojang bukanlah baru setahun, akan tetapi itu sudah ada sejak zaman Belanda. Oleh karenanya, tidak benar apabila Chevron selama ini tidak pernah mengantongi ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kehutanan.
Saat ditanya mengenai desakan warga Kecamatan Ibun dan Kertasari yang meminta agar BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dibubarkan, karena seringkali justru melakukan pengrusakan dan menyakiti masyarakat, Zulkifli dengan entengnya menjawab bahwa hal itu merupakan bagian dari proses demokrasi.
"Semua orang boleh saja berpendapat apa, yang penting harus mengikuti aturan. Termasuk BKSDA sebagus apa pun yang telah dilakukannya pasti tidak akan luput dari kritik," ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah LSM diantaranya Komite Peduli Jawa Barat menganggap bahwa BKSDA justru pendukung pelaku pengrusakan hutan. Karena BKSDA dengan sengaja membiarkan Chevron melakukan pengrusakan hutan lindung atas nama eksplorasi alam.
Disisi lain, lima orang warga Kecamatan Ibun yang hanya memungut ranting justru malah diseret ke meja hijau dengan tuduhan pencurian.
"Saya kecewa dengan BKSDA yang malah menyengsarakan dan merugikan masyarakat Kabupaten Bandung. Harga diri bangsa ini mau dikemanakan? kalau hal ini kita biarkan," ujarnya.
Sedangkan mengenai Chevron, Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, mengaku kecewa dengan sikap PT Chevron Geothermal Indonesia (CGI) di Desa Cihawuk.
Menurut anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Aep Abdullah Chevron sama sekali tidak menghormati kedatangan sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Bandung yang mengurusi kasus perluasan sumur tenaga panas bumi.
"Saya melihat kedatangan dewan ke Chevron sama sekali tidak dihargai. Itu terlihat dari tidak adanya pucuk pimpinan Chevron yang mau menemui mereka. Bahkan beberapa kali jawaban yang disampaikan Chevron sama sekali tidak jelas dan mengambang," ujarnya.
Dijelaskannya, kedatangan anggota dewan ke Chevron merupakan tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta pada Jumat (21/10) lalu. Dirinya menilai pertemuannya kali ini sama sekali tidak ada manfaatnya, sehingga wajar apabila Komisi C sempat melakukan aksi walk out dari pertemuan tersebut.
(ANTARA)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
