Selasa, 16 September 2014

Senantiasa ditekan institusi, Hakim Nelson Sitanggang mundur

Rabu, 3 April 2013 14:13 WIB | 3.563 Views
Senantiasa ditekan institusi, Hakim Nelson Sitanggang mundur
Hakim Pengadilan ad hoc Tindak Pidana Korupsi, Albertina Ho, memimpin sidang lanjutan terdakwa mantan jaksa, Cirrus Sinaga, dalam perkara yang melibatkan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/9). Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa, memindahkan Ho, yang pernah menjadi ketua majelis yang mengadili terdakwa Gayus Halomoan Tambunan. (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)
Jambi (ANTARA News) - Sangat langka menemukan pejabat publik mundur karena ada pertentangan bathin terkait pelaksanaan tugas. Hakim Nelson Sitanggang (49), seorang hakim tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi dengan golongan IV/C, menyatakan mengundurkan diri tugasnya sebagai hakim.

"Saya mengambil sikap dan keputusan ini dengan pertimbangan yang matang dan atas dasar yang sangat berat namun inilah keputusannya," kata dia kepada pers, di Gedung Pengadilan Negeri Jambi, Rabu.

Terhitung Rabu ini, Sitanggang menyatakan mundur dan berhenti menjadi hakim dan surat resminya segera dilayangkan ke Mahkamah Agung.

"Saya sebagai hakim, banyak hal bertentangan dengan hati nurani saya dalam menjalankan persidangan, senantiasa ditekan dari lembaga sendiri saat ada laporan atas kebijakan saya dalam menjalankan proses peradilan," katanya.

Sebelumnya, Sitanggang dihukum Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Jambi berupa sanksi mutasi. Sitanggang menjadi "hakim non palu" di PN Jambi, artinya dia tidak boleh bersidang pengadilan.

Sitanggang sebagai hakim di pengadilan ad hoc tindak pidana korupsi, menangani kasus korupsi yang melibatkan bekas petinggi di Provinsi Jambi dan Lampung, yaitu walikota Metro Lampung dan gubernur Jambi. Sitanggang memanggil kedua bekas petinggi itu ke meja hijau pengadilan. 

Langkah penegakan hukum itu di-"proses" lembaganya, berujung pada penerapan sanksi dari Mahkamah Agung. Dia dinilai melanggar melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terutama pada pasal 8 Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. 

Bunyi pasal itu, "... hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum..."

Dia juga dikenakan sanksi atas pelanggaran pasal 12 ayat 1 kode etik sama, yang menyebutkan, "... hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum pengadilan..."

"Untuk apa berdinas dan menjadi hakim bila saya sudah melakukan tugas yang terbaik tetapi dianggap salah dan biarlah masyarakat yang menilai saya selama menjalani proses persidangan," tegas Sitanggang.

Sementara itu Ketua PN Jambi, Suprabowo, mengatakan, keinginan Sitanggang mengundurkan diri tidak disampaikan kepada ketua PN tetapi langsung ke MA. "Saya selaku pimpinan menghargai sikap pribadi Sitanggang dan mudah-mudahan keputusan yang diambil adalah yang terbaik," katanya.

(N009/E003)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga