"Dalam APBN itu kami sudah menyediakan dana Rp2 triliun untuk semacam PMN (penyertaan modal negara) untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut sampaikan Hatta usai rapat koordinasi dengan Menteri PPN, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, dan Wakil Menteri Keuangan untuk membahas perkembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan Jembatan Selat Sunda.
Hatta berharap PMN sebesar Rp2 triliun dari APBN itu cukup untuk tahap awal pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
"Kami mengharapkan dana itu cukup untuk sampai 2013 ini. Walaupun ditambah lebih besar juga kan tetap akan habis," ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang akan dimulai pada September 2013 guna menunjang pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.
"Kami ingin mempercepat pembangunan ruas jalan tol ini maka pembangunan diharapkan segera dimulai pada September tahun ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Dia menyebutkan jalan tol dengan panjang 2.700 kilometer tersebut terdiri dari 23 ruas tol, yang akan dibangun mulai dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Lampung, termasuk Provinsi Batam.
"Untuk ruas pertama itu yang sangat mendesak untuk segera dibangun, dan sudah sangat siap lahannya, yakni untuk ruas Medan-Binjai," ungkapnya.
Dia menambahkan ruas lain yang akan segera dimulai pembangunannya, meliputi dari Riau menuju ruas Kualanamo, Lampung dan Palembang.
Menurut Hatta, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera itu telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dengan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana proyek.
"BUMN sudah siap dan secara bertahap akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang diteruskan ke seluruh 23 ruas tersebut," katanya.
Dia mengatakan BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu adalah PT Hutama Karya (Persero) karena peraturan presiden menyatakan proyek itu harus diberikan kepada BUMN yang 100 persen dikuasai negara.
"Hutama Karya itu bisa saja mengajak pihak lain, tetapi domain utamanya tetap di tangan Hutama Karya. Jadi, dia pasti yang tetap `leading` (memimpin)," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pihaknya telah melakukan studi kelayakan (feasibility study) jalan Tol Trans Sumatera.
"Semua studi kelayakan meliputi prastudi telah kita lakukan, sehingga kita telah mengetahui setiap ruas kelayakannya dan semua layak secara ekonomi, tetapi tidak layak secara finansial," katanya.
Oleh karena itu, dia menugaskan BUMN yang seluruh sahamnya milik negara untuk segera melaksanakan tahap pertama, yakni empat ruas, meliputi Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Palembang dan Bakaheuni-Terbanggi.
Sementara itu, investasi yang disiapkan untuk pembangunan empat ruas jalan tol tahap pertama tersebut sebesar lebih dari Rp31,5 triliun, dengan masing-masing alokasinya antara lain ruas Medan-Binjai Rp2 triliun, Pekan Baru-Dumai Rp14,7 triliun, Indralaya-Palembang lebih dari Rp1 triliun dan Bakauheni-Terbanggi Besar Rp13,8 triliun.
Djoko juga mengatakan telah menugaskan BUMN untuk segera menyelesaikan lahan di empat ruas tersebut karena meliputi lahan perkebunan.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
