Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Menteri keuangan anggota APEC mendukung Indonesia yang ditunjuk menjadi proyek percontohan PPP Centre, yang merupakan pendekatan baru dalam pembiayaan infrastruktur.

Dalam Pernyataan Menteri Bersama yang merupakan hasil dari Pertemuan Menkeu APEC di Nusa Dua, Bali, Jumat, disebutkan bahwa dukungan itu akan membantu Kementerian Keuangan Indonesia mengembangkan sumber daya, keterampilan, dan kapasitas "public-private partnership" (PPP) Centre-nya.

PPP Centre dibentuk karena Menkeu APEC menyadari bahwa masalah perencanaan, prioritas, persiapan dan pembiayaan proyek infrastruktur dalam keadaan kritis sehubungan banyaknya anggota yang mencari akses pembiayaan swasta untuk infrastruktur ekonomi.

Mereka berkomitmen untuk membentuk APEC PPP Expert Advisory Panel yang mencerminkan keragaman perekonomian APEC dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan dan minta agar Bank Dunia, ADB serta OECD mendukung upaya itu.

"Kami berharap dengan saling berbagi pengalaman The Panel dan proyek percontohan APEC di Indonesia, anggota APEC dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk merancang dan melaksanakan proyek PPP yang `bankable` dan efektif," kata pernyataan bersama itu.

Berkaitan dengan masalah infrastruktur, Menkeu Chatib Basri mengatakan, hal itu akan diusulkan menjadi salah satu poin dalam deklarasi pertemuan pemimpin APEC pada awal Oktober mendatang di Bali.


Inklusi keuangan

Para Menkeu APEC menyadari pentingnya inklusi keuangan untuk meraih persamaan dan mendorong potensi pertumbuhan di kawasan.

Disebutkan bahwa masih banyak masyarakat di perekonomian APEC yang masih belum memiliki akses terhadap sistem keuangan.

Selain itu, mereka juga berkomitmen mendukung perdagangan bebas dan terbuka serta imvestasi.

Para Menkeu APEC mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan pembiayaan perdagangan dan terus mendukung perdagangan di kawasan Asia Pasifik.

Menteri Keuangan APEC pada Kamis dan Jumat (19-20/9) bertemu di Nusa Dua, Bali. Sebanyak 11 anggota organisasi itu mengirim menteri keuangannya, sementara 10 lainnya mengirim pejabat senior keuangan. Amerika Serikat termasuk anggota yang tidak mengirim menteri keuangannya.
(A023/R010)

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013