Pasal itu, yang didukung oleh mayoritas kecil dewan dalam sebuah pemungutan suara kalimat demi kalimat, harus disampaikan kembali ke dewan bulan ini saat keseluruhan peraturan itu akan diajukan ke pemungutan suara.
Jika rancangan itu tidak disetujui oleh dua-pertiga mayoritas dalam pemungutan suara itu, maka akan diajukan ke referendum.
Pasal 45 menyebutkan bahwa "negara menjamin kesetaraan peluang antara pria dan wanita di kantor publik. Negara berusaha untuk memastikan kesetaraan keterwakilan antara pria dan wanita di badan pemilihan."
Pasal itu disetujui setelah memperoleh dukungan setengah dari 89 delegasi Partai Islam Ennahda pihak yang memimpin pemerintahan sampai pengunduran diri Perdana Menteri Ali Larayedh pada Kamis, menurut pengamat pemungutan suara.
Dewan telah menyetujui sebuah pasal pekan lalu yang mengangkat kesetaraan gender.
Tunisia mengadopsi konstitusi sekuler pada kemerdekaannya di tahun 1956 yang memberi perempuan hak jauh lebih besar daripada di tempat lain di dunia Arab.
Telah muncul ketakutan di antara politisi sekuler, yang telah disangkal Ennahda, bahwa mereka akan berusaha untuk membatalkan hak-hak itu.
(G003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
