Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mohammad Hasan, usai jumpa pers Penanganan Banjir Jakarta, Rabu, mengatakan, dana tersebut adalah eskalasi dari kontrak-kontrak tahun jamak pada tahun ini.
Dikatakannya, sebetulnya anggaran yang dibutuhkan adalah Rp1,6 triliun.
"Tapi yang baru tersedia hanya Rp1,1 triliun dan akan kita tambahkan nanti di APBN-P Rp500 miliar," katanya.
Ia mengakui, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran penuh karena penyerapan amat tergantung pada ketersediaan tanah oleh Pemda DKI Jakarta.
Hasan mengatakan, jika dialokasikan Rp1,6 triliun ditakutkan malah tidak akan terserap penuh hingga akhir tahun.
Hasan menyebut saat ini ada beberapa paket pekerjaan, seperti dua paket pekerjaan Jakarta Emergency Dregging Initiative (JEDI), tujuh paket pekerjaan Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, pekerjaan Ciliwung Lama dan perbaikan Banjir Kanal Barat.
Selain itu, tahun ini juga baru dimulai pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung sebanyak empat paket dan sodetan Ciliwung.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, sebelumnya mengungkapkan upaya yang dilakukan kementeriannya adalah upaya struktural.
Padahal untuk permasalahan banjir dibutuhkan juga upaya non struktural seperti pendidikan kepada masyararakat agar tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu banjir.
Ia menjelaskan tindakan-tindakan tersebut adalah seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membangun di area yang merupakan daerah resapan air dan juga tidak melakukan perubahan fungsi lahan di daerah-daerah hulu seperti Bogor.
"Kalau penanganan banjir ini dilakukan hanya secara struktural saja, saya jamin banjir ini tidak akan bisa diatasi," katanya.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
