Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum mengajukan revisi anggaran pengadaan logistik ke Kementerian Keuangan dengan meminta izin untuk menggunakan sisa anggaran lelang pengadaan barang dan jasa beberapa waktu lalu, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim di Jakarta, Selasa.

"Kami sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan sisa (anggaran) hasil lelang tersebut antara lain untuk mengatasi kekurangan kotak dan bilik suara di sejumlah daerah, kekurangan biaya distribusi logistik serta pengadaan scanner (alat pemindai)," kata Arif.

Dari proses lelang terbuka pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu pada Januari lalu, KPU dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp421 miliar dari pagu pengadaan sebanyak Rp821 miliar.

Arif mengatakan penghematan tersebut terjadi salah satunya akibat pelaksanaan lelang yang dilakukan secara terbuka, sehingga perusahaan peserta lelang berkompetisi memberikan penawaran terendah.

Dari sisa anggaran tersebut, lanjut Arif, alokasi yang disiapkan untuk produksi logistik di daerah yang hilang dan rusak sebesar Rp50 miliar, sementara untuk kekurangan biaya distribusi dan pengadaan scanner di KPU kabupaten-kota masih dalam penghitungan kebutuhan.

"Paling yang akan kami manfaatkan untuk logistik itu tidak sampai Rp50 miliar, jadi untuk urusan logistik yang pokok-pokok itu mudah-mudahan aman. Kemudian ada juga kekurangan biaya distribusi (logistik) seperti di Papua yang menurut mereka terlalu sedikit jumlahnya," jelasnya.

Jumlah logistik yang pengadaannya menggunakan anggaran KPU Pusat sementara ini tercatat sebanyak 31.060 kotak dan bilik suara untuk KPU daerah Malinau di Kalimantan Timur (273 kotak dan 473 bilik), Kota Jayapura di Papua (756 kotak dan 546 bilik), Kendari di Sulawesi Tenggara (754 bilik), Medan di Sumatera Utara (11.316 kotak dan 7.831 bilik) dan Kota Padang Sidempuan di Sumatera Utara (656 bilik).

Selain itu juga pengadaan untuk KPU daerah Mamasa di Sulawesi Barat (985 bilik), Aceh Besar di Aceh (821 kotak dan 1.092 bilik), Kabupaten Bangka (260 bilik), Kabupaten Kendal di Jawa Tengah (1.105 bilik), Kabupaten Subang di Jawa Barat (3.641 kotak) serta Kabupaten Cirebon di Jawa Barat (551 kotak).

Sedangkan untuk logistik rusak atau hilang akibat erupsi Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur belum diketahui jumlah pasti kotak dan bilik suara yang diperlukan.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014