"Perjanjian swap ini senilai Rp115 triliun atau 10,7 triliun won Korea yang setara dengan 10 miliar dolar AS," kata Gubernur Bank Indonesia, Agus D. W. Martowardojo, di Jakarta, Kamis.
Agus mengatakan, perjanjian bilateral swap itu dapat mengurangi risiko penggunaan valuta asing lain yang dialami para pengusaha dari kedua negara karena mempromosikan penggunaan mata uang rupiah dan won Korea.
"Pengusaha Indonesia sebaiknya hanya fokus pada kegiatan usahanya dan tidak ambil risiko mata uang dengan meminjam valuta asing," kata Agus.
Perjanjian yang telah ditandatangani Gubernur Bank Indonesia dengan Gubernur Bank of Korea, Choongsoo Kim, itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pada 13 Oktober 2013 di Washington DC, AS.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan BI akan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia sebagai ketentuan operasional "bilateral currency swap" itu dalam waktu dekat.
"Pemanfaatan perjanjian ini harus ada skema domestik bagaimana penggunaan won Korea," kata Aida.
Aida menjelaskan sejumlah pelaku usaha Indonesia telah menggunakan sistem "bilateral swap" dengan pengusaha Korea dalam bentuk won Korea dengan nilai transaksi setara 5,9 juta dolar AS.
"Korea Selatan merupakan negara ke-enam terbesar impor Indonesia yang nilainya pada 2013 setara dengan 11,6 miliar dolar AS," kata Aida.
Para pengusaha Indonesia, lanjut Aida, dapat memanfaatkan fasilitas "bilateral swap" won korea itu jika mempunyai dokumen transaksi perdagangan yang sah dengan pengusaha Korea untuk ditunjukkan di bank di Indonesia.
"Perjanjian ini juga bukan sekedar menggantikan penggunaan dolar AS dengan won Korea saja, tapi juga sebagai stimulus BI untuk memperkenalkan berbagai mancam instrumen lain di pasar dan membentuk swap dalam won Korea," kata Aida.
Pewarta: Imam Santoso
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
