"Salah satu misi saya menjadi anggota DPR adalah mendorong terciptanya iklim keterbukaan, transparansi, efisien-efektif, berkeadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan kredibel," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.
Caleg dari Dapil Jawa Barat 2 (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menambahkan, demi memulai transparansi dan kejujuran pada tahap awal memasuki dunia politik melalui pemilu, Abdul Kadir sudah memulai budaya politik baru dengan mengumumkan nama-nama para pendukungnya ke publik sebagai sebuah kontrak politik.
Lulusan S1 dan S2 Teknik Perminyakan, ITB Bandung yang juga Dirut PT Indoenergi Consultant ini juga memiliki program membangun "Rumah Aspirasi" sebagai pusat penyerapan aspirasi konstituen. "Saya berkomitmen untuk membangun Komunitas Anggota Parlemen Anti-Korupsi serta memperkuat jaringan anti-korupsi di seluruh Indonesia," katanya.
Terkait transparansi dukungan, bisa dilihat di website-nya pada alamat www.abdulkadir.web.id, dan lihat di laman "Database" dengan sublink "Daftar Dukungan", "Statistik Dukungan", "Grafik Dukungan", "Data Lengkap Dukungan", dan "Input Dukungan". Disana ditulis secara rinci mengenai nama, desa, kecamatan, kabupaten para pendukung secara apa adanya.
Uniknya, seluruh nama yang jumlahnya ribuan per hari Rabu (26/3) ini, sudah melalui konfirmasi atau "confirmed", dan pengunjung pun bisa melihat perkembangan jumlah pendukung dari hari ke hari.
Bagi para caleg lain mungkin apa yang dilakukan oleh Abdul Kadir ini, sebagai "bunuh diri" atau melawan arus karena membuka rahasia dia dan tim pendukung yang bisa dimanfaatkan lawan politiknya, sekaligus bisa jadi "bumerang" jika kelak dirinya terpilih karena akan ditagih langsung
para pendukung itu.
Abdul Kadir mengaku dia hanya ingin mencoba memberikan budaya baru mengenai pentingnya transparansi yang dimulai dari transparansi pemilu. Termasuk juga dengan judul laman yang diberinya judul "Daftar Konstituen yang Ingin Diperjuangkan Oleh Ir Abdul Kadir, MT Jika Terpilih Menjadi Anggota DPR RI".
"Bagi banyak orang mungkin ini melawan arus, tapi kita harus memulai transparansi dimulai sejak pencalonan jadi anggota DPR. Jangan sampai misalnya anggota DPR yang tidak punya pendukung justru simsalabim jadi anggota DPR," kata pria kelahiran Jakarta, 9 Juli 1972 itu.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
