Kalau bicara kemampuan pertahanan, salah atau terminnya adalah kecanggihan alutsista kita miliki.Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ferry Mursyidan Baldan, menilai Joko Widodo (Jokowi) memahami konsep pertahanan Indonesia dalam debat capres yang berlangsung Minggu malam.
Ferry mengatakan, pernyataan Jokowi tentang pemanfaatan teknologi dan kemandirian alat utama sistem senjata (Alutsista) juga menggambarkan bagaimana Jokowi memahami betul konsep pertahanan Indonesia.
"Kalau bicara kemampuan pertahanan, salah atau terminnya adalah kecanggihan alutsista kita miliki. Ketika kita keliru menset-up, banyak alutsista untuk angkatan darat itu salah. Seharusnya lebih memperbesar porsi angkatan laut seperti kapal selam, tanpa melupakan kemampuan udara," papar politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pemahaman Jokowi bahwa Indonesia merupakan negara maritim sehingga kemampuan militer seharusnya tak hanya menitikberatkan pada Angkatan Darat (AD). Jokowi menuturkan letak geografis Indonesia seharusnya menjadi poros maritim dunia.
Mengenai konsep tol laut, kata mantan Komisi II DPR yang berlatarbelakang pendidikan Hubungan Internasional (HI) ini adalah bentuk pemahaman Jokowi terhadap postur negara Indonesia.
Tol laut adalah menggunakan kapal secara sistematis untuk mengatur distribusi antar daerah, khususnya yang terpisah oleh lautan. Dengan adanya kapal melintas secara teratur atau tersistem, bukan hanya karena pesanan, maka diyakini tidak akan ada keterlambatan distribusi atau kelangkaan sembako. Konsep ini juga dipercaya akan mampu meningkatkan ekonomi rakyat di daerah dan tentunya berimbas pada nasionalisme yang semakin tinggi.
"Hal ini juga sejalan dengan konsep pertahanan rakyat semesta, dimana sipil dibekali pelatihan hingga dapat membantu bila negara terancam," katanya.
Politisi Partai NasDem ini menilai Jokowi menyadari benar bahwa diplomasi merupakan faktor utama menyelesaikan perselisihan sebelum tindakan agresif (pengerahan militer) dilakukan. Seperti penyelesaian masalah tapal batas dicontohkannya seyogyanya lebih dahulu dibawa ke forum.
"Banyak hal yang menurut saya disampaikan (Jokowi) dengan kontekstual dalam fungsi politik luar negeri. Dalam konteks pertahanan dia menyatakan hal ini bukan pencaplokan tapi belum selesainya persoalan batas wilayah. Seperti Singapura melakukan reklamasi kan merubah jarak. Itu yang harus dipertegas melalui forum diplomasi. Bila forum tak tercapai, ada pendudukan ya harus ada pengusiran," ujarnya.
Hal lain yang juga menjadi sorotan penting Jokowi ucap Ferry adalah peningkatan kesejahteraan prajurit. Jokowi dalam debat dengan Prabowo mengemukakan saat ini anggaran TNI berkisar Rp 80 triliun. Anggaran ini dipastikan Jokowi akan meningkat hingga tiga kali lipat bila ekonomi Indonesia meningkat diatas 7 persen.
"Kesejahteraan prajurit bukan hanya soal gaji rutin bulanan, tapi juga ketika mendapat penugasan di wilayah perlu ada tunjangan fasilitas besar, seperti di perbatasan misalnya. Prajurit tentunya akan menjadi fokus karena tidak berpikir lagi bagaimana kesehatan anak istrinya atau hal lainnya," demikian Ferry. (*)
Mengenai konsep tol laut, kata mantan Komisi II DPR yang berlatarbelakang pendidikan Hubungan Internasional (HI) ini adalah bentuk pemahaman Jokowi terhadap postur negara Indonesia.
Tol laut adalah menggunakan kapal secara sistematis untuk mengatur distribusi antar daerah, khususnya yang terpisah oleh lautan. Dengan adanya kapal melintas secara teratur atau tersistem, bukan hanya karena pesanan, maka diyakini tidak akan ada keterlambatan distribusi atau kelangkaan sembako. Konsep ini juga dipercaya akan mampu meningkatkan ekonomi rakyat di daerah dan tentunya berimbas pada nasionalisme yang semakin tinggi.
"Hal ini juga sejalan dengan konsep pertahanan rakyat semesta, dimana sipil dibekali pelatihan hingga dapat membantu bila negara terancam," katanya.
Politisi Partai NasDem ini menilai Jokowi menyadari benar bahwa diplomasi merupakan faktor utama menyelesaikan perselisihan sebelum tindakan agresif (pengerahan militer) dilakukan. Seperti penyelesaian masalah tapal batas dicontohkannya seyogyanya lebih dahulu dibawa ke forum.
"Banyak hal yang menurut saya disampaikan (Jokowi) dengan kontekstual dalam fungsi politik luar negeri. Dalam konteks pertahanan dia menyatakan hal ini bukan pencaplokan tapi belum selesainya persoalan batas wilayah. Seperti Singapura melakukan reklamasi kan merubah jarak. Itu yang harus dipertegas melalui forum diplomasi. Bila forum tak tercapai, ada pendudukan ya harus ada pengusiran," ujarnya.
Hal lain yang juga menjadi sorotan penting Jokowi ucap Ferry adalah peningkatan kesejahteraan prajurit. Jokowi dalam debat dengan Prabowo mengemukakan saat ini anggaran TNI berkisar Rp 80 triliun. Anggaran ini dipastikan Jokowi akan meningkat hingga tiga kali lipat bila ekonomi Indonesia meningkat diatas 7 persen.
"Kesejahteraan prajurit bukan hanya soal gaji rutin bulanan, tapi juga ketika mendapat penugasan di wilayah perlu ada tunjangan fasilitas besar, seperti di perbatasan misalnya. Prajurit tentunya akan menjadi fokus karena tidak berpikir lagi bagaimana kesehatan anak istrinya atau hal lainnya," demikian Ferry. (*)
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
