...siapa saja orang-orang yang ikut terlibat dalam aktivitas IS di tanah air."Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah terus memantau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berubah nama jadi IS, kata Djoko Suyanto usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas malam ini di Jakarta, Senin.
"Kementerian dan Lembaga terkait (Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Polri, BIN dan BNPT) sejak awal terus memantau perkembangan aktivitas ISIS yang menjadi IS. Disamping itu Kementerian dan lembaga terkait juga memantau siapa saja orang-orang yang ikut terlibat dalam aktivitas IS di tanah air," kata Djoko Suyanto.
Kata Djoko Suyanto, berdasarkan laporan yang diterima, banyak orang Islam yang tidak setuju keberadaan paham ini di Indonesia.
"Pemerintah merespon dengan baik dan memberikan apresiasi tinggi kepada tokoh agama dan ulama serta masyarakat yang memberikan indikasi kewaspadaan yang sangat tinggi," katanya.
Djoko menegaskan, paham ISIS bukan agama jika dikaitkan dengan ideologi Negara Indonesia maka bertentangan dengan Pancasila.
"Pemerintah tidak mengizinkan paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan kebhinekaan dalam naungan NKRI," katanya.
Oleh karenanya, setiap upaya pengembangbiakan paham ISIS harus dicegah. "Indonesia tidak boleh menjadi tempat persemaian paham yang tidak sesuai dengan azas kebhinekaan," ujarnya.
Untuk mencegah pengembangbiakan paham ISIS perlu dilakukan tindakan pencegahan.
"Mencegah berdirinya perwakilan-perwakilan dalam bentuk formal atau informal oleh semua pihak dan seluruh komponen masyarakat," tegasnya.
Kementerian Agama bersama dengan para tokoh agama dan masyarakat melakukan upaya pencerahan publik terhadap keberadaan paham tersebut.
"Menteri Agama akan melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada seluruh tokoh agama dan masyarakat. Kementerian Kominfo segera melakukan blokade atau blokir penyebaran paham ISIS melalui internet dan siaran youtube. Kemlu sebagai leading sector, bersama dengan Polri dan BNPT sebagai clearing house ke Timur Tengah dan Asia Selatan. Sedangkan Kemenkumham melaksanakan operasi keimigrasian," sebut Djoko.
Terakhir, pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap adanya ajakan untuk bergabung ke dalam ISIS.
"Kita semua peduli terhadap apa yang terjadi di negara Timur Tengah, namun kepedulian kita akan jauh lebih bermanfaat bila dilakukan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, disamping itu mari kita membangun solidaritas menyuarakan gencatan senjata di Timur Tengah melalui jalur diplomasi di DK PBB," pungkas Djoko. (Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
