Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono mengungkapkan, proyek ini masuk dalam proyek Metropolitan Priority Area (MPA). Mega proyek ini pun masuk ke dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), katanya dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Imam mengakui ada beberapa isu sensitif terkait pembangunan pelabuhan ini. Pertama adalah mengenai ratusan hektare lahan persawahan yang kabarnya bakal tergerus pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan infrastruktur jalan.
Persoalan lain adalah mengenai terancamnya anjungan milik Pertamina. Jika pelabuhan ini dibangun, terpaksa anjungan itu harus dipindahkan yang berakibat pada pasokan minyak ke pembangkit listrik milik PLN. Dampak selanjutnya terputusnya aliran listrik ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Menurut Imam, pemerintah akan mencarikan solusi agar tak ada pihak yang dirugikan, dan tidak menimbulkan masalah baru. "Itu harus duduk bareng semua. Kita cari win-win solusinya. Semua aspek itu akan dipertimbangkan. Alternatif sedang dipikirkan," jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah juga tak mau menyelesaikan kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dengan membuat permasalahan baru. Imam yakin masalah ini bisa dicari jalan keluarnya.
Pembangunan pelabuhan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, terutama dari beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan. "Kita koordinasi dengan stakeholder masing-masing," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung --yang akrab disapa CT-- menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan Cilamaya ditunda sampai pemerintah baru sudah terbentuk. "Karena yang saya tahu, pak Jokowi berkeinginan membangun pelabuhan di tempat yang lain, makanya diputuskan untuk ditunda," ujarnya.
CT menambahkan, penundaan pembangunan ini dilihat dari faktor keekonomian. Pasalnya, jika Pelabuhan Cilamaya dipaksakan dibangun di lokasi yang bertentangan dengan kepentingan lain, maka akan terus menjadi masalah.
Wilayah Jawa Tengah sebagai alternatif lokasi pelabuhan baru, sejalan dengan program Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang ingin membuka peluang investasi di daerahnya.
"Jawa Tengah sekarang ini cukup seksi untuk investasi, dan dapat menjadi sorotan di kancah internasional. Sejumlah kerja sama dengan negara lain juga telah dijalin. Yakni dengan Tiongkok, Queensland, Belanda, dan lainnya," ungkap Ganjar beberapa waktu lalu.
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
