Itu bukan disebabkan tidak melakukan upaya, tetapi karena berbagai hal yang terjadi di lapangan, kata Nur Syam pada Workshop dan Konsultasi Pelaksana Bimas Khonghucu di Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Jakata.
Salah satu kendala yang sangat penting yang menjadi penghambat layanan dan pembinaan umat Konghucu adalah data. Sampai hari ini Kementerian Agama belum memiliki data yang cukup memadai tentang seberapa banyak umat Konghucu yang tersebar di propinsi maupun kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
Sampai hari pun ini belum ada data yang menunjukkan berapa besar anak-anak yang bersekolah di SD, SMP, dan SMU/SMK yang beragama Konghucu, sehingga belum dapat diketahui secara pasti berapa banyak kebutuhan guru, buku-buku, dan sarana pembelajaran Pendidikan Agama di sekolah, ia menjelaskan.
Sementara data menjadi acuan pokok dalam proses perencanaan program Pemerintah. Tanpa hadirnya data akan sangat sulit untuk bisa meyakinkan lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan dan keuangan seperti BAPPENAS dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan anggaran. Untuk itu pendataan harus menjadi program prioritas pada tahun 2015 dan beberapa tahun berikutnya.
Kendala di bidang pendidikan khususnya tidak tersedianya tenaga guru pendidikan agama Konghucu memang tidak dapat dipenuhi dengan mudah, karena sesuai standar yang ditetapkan dalam undang-undang, seorang guru sekurang-kurangnya harus berijazah S1 Pendidikan Agama (Konghucu), katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, di kalangan umat Konghucu, belum ada tenaga lulusan S1 Pendidikan Agama Konghucu. Untuk mengatasi ketiadaan guru pendidikan agama Konghucu, telah dilakukan berbagai pelatihan workshop bagi para rohaniwan Konghucu untuk menyiapkan mereka menjadi Pembina Pendidikan Agama Konghucu di sekolah-sekolah yang terdapat anak didik beragama Konghucu.
Ia mengakui bahwa di kota Semarang mulai akhir 2013 yang lalu telah beroperasi sebuah Sekolah Tinggi Agama Konghucu Swasta yang disebut SETAKONG Xin Ruin yang diharapkan kelak bisa mengisi kebutuhan guru pendidikan agama Konghucu.
Workshop dan Konsultasi Pelaksana Bimas Khonghucu yang baru pertama kali ini merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan pelayanan terhadap Agama Khonghucu.
Selain sebagai forum diskusi dan konsultasio, katanya, juga dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, untuk merumuskan langkah-langkah perencanaan program kegiatan tahun yang akan datang.
Dengan pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan hak sipil dan pendidikan agama Khonghucu. Nur Syam memberi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. (*)
Pewarta: Edy Supriatna Sjafei
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
