"Kalau ada yang coba-coba menjual sisa kuota, laporkan kepada saya," katanya setelah mengikuti rapat evaluasi antara Kepala Kanwil Kemenag Jatim HM Mahfud Shodar bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Hj Ida Fauziyah dan anggotanya di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan sisa kuota haji yang diterima Kemenag Jatim melalui SK Dirjen PUH Kemenag Pusat itu bukan merupakan kuota tambahan untuk Jatim, melainkan sisa kuota nasional yang diberikan kepada Jatim.
"Kami menerima 77 sisa kuota haji itu, lalu SK Dirjen PUH Kemenag Pusat itu mengatur peruntukan sisa kuota haji bagi calon haji usia lanjut, maka kami menelusuri calon haji berusia lanjut dan akhirnya menemukan 170 calon haji berusia lanjut," katanya.
Namun, katanya, karena sisa kuota hanya ada untuk 77 orang, maka Kemenag Jatim pun melakukan pemeringkatan hingga menemukan 77 orang dengan usia tertinggi yakni 89 tahun dan usia terendah yakni 86 tahun.
"Calon haji paling tua yang berusia 89 tahun itu berasal dari Banyuwangi, tapi saya tidak hafal untuk asal dari calon hanya yang berusia 86 tahun. Yang jelas, mereka diminta melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) hingga 5 September 2014," katanya.
Hingga kini, katanya, 77 calon haji yang masih ditunggu pembayaran BPIH-nya hingga Jumat (5/9) belum memiliki visa, karena paspor untuk mereka juga masih dalam proses. "Yang jelas, calon haji Jatim ada 500-an yang belum memiliki visa, termasuk 77 orang dari sisa kuota itu," katanya.
Namun, ia menjamin 500-an visa yang belum selesai itu tidak akan mempengaruhi proses penyelenggaraan ibadah haji dari Jatim, karena mereka umumnya berasal dari kelompok terbang (kloter) pada urutan akhir.
Ditanya adanya dua anggota Kloter I/Jatim yang belum memiliki visa, Sakur mengatakan mereka memiliki visa. "Visa-nya ada, kok, cuma data mereka sempat terkendala akibat adanya proses transfer data dalam sistem komputerisasi di Jakarta, sehingga namanya sempat hilang," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Prof Dr H Ali Maschan Moesa MSi ketika dikonfirmasi tentang sisa kuota haji yang rawan diperjualbelikan menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan praktik pembagian yang dilakukan Jatim kepada Menteri Agama.
"Kami dari DPR kan melakukan pengawasan, karena itu apa yang dilakukan Kemenag Jatim akan kami laporkan ke Menteri Agama, karena mungkin apa yang dilakukan sudah benar dan bisa diatur dalam Peraturan Menteri Agama," katanya.
Namun, mungkin saja tidak perlu ada sisa kuota haji untuk menghindari jual beli kuota haji yang tersisa itu. "Mungkin saja, nantinya tidak perlu ada sisa kuota haji, tapi semuanya diserahkan kepada Kemenag di daerah, sedangkan pusat hanya membatasi waktu akhir pelunasan agak lama," katanya.
Secara terpisah, anggota tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI) Kloter I/Jatim, Mochammad Hendarto yang datanya sempat tidak muncul pada layar komputer itu mengaku dirinya sangat bersyukur, karena akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci mendampingi calon haji.
"Bisa, kok, Alhamdulillah bisa," katanya sambil tersenyum dengan buru-buru masuk ke bus yang mengangkut calon haji kloter I dari Surabaya (310 orang) dan Sidoarjo (133 orang) ke Bandara Juanda Surabaya dengan dilepas Gubernur Jatim Soekarwo dan sepuluh anggota Komisi VIII DPR RI itu.
(E011/I007)
Pewarta: Edy M Ya'kub
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
