Rilis tersebut berisi pengukuran tata kelola pemerintahan di 34 kabupaten/kota terpilih lewat berbagai tolak ukur. Peluncuran penelitian IGI ini dilakukan di Jakarta, pada Selasa (14/10) lalu.
Anies menilai apa yang dilakukan oleh IGI adalah sebuah upaya mendorong transparansi pemerintahan. "Seluruh dunia kini bergerak ke arah good governance, ini seperti zaman dulu ketika dunia bergerak pada penghapusan perbudakan," kata Rektor Universitas Paramadina itu.
Menurut dia, saat ini perkembangan menunjukkan di seluruh dunia bahwa sedang terjadi gerakan menghapus tata kelola pemerintahan yang buruk menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
"Kita harus menjadi bagian dari gerakan positif tersebut, bahkan harus menjadi aktor-aktor pertama untuk mendukung gerakan itu," katanya.
Bagi Anies apa yang dilakukan oleh IGI adalah ikhtiar awal sekaligus pijakan utama menuju tata kelola pemerintahan yang baik.
"Untuk menuju perbaikan, tentu kita harus mengetahui di mana posisi kita saat ini. Penilaian sekaligus alat ukur menjadi penting. Agar ke depan kita dapat melakukan pembenahan-pembenahan yang sifatnya konkret," ucap juru bicara Jokowi-JK dalam pilpres lalu itu.
IGI sendiri menyatakan bahwa rilis tata kelola pemerintahan ini ditujukan untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan baik.
"IGI diluncurkan untuk mengevaluasi dapur di daerah. Kita menggunakan 126 indikator yang bersumber dari dokumen publik, persepsi dari responden terpilih melalui kriteria yang ketat," papar Lenny Hidayat, peneliti utama IGI.
Menurut Anies data IGI ini akan sangat berguna dalam tata kelola pemerintahan mendatang. "Pijakan pertama untuk melakukan langkah perbaikan ke depan," katanya.
(M041/E011)
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
