"Menyelesaikan beberapa persoala besar seperti konflik pertanahan yang mengemuka di beberapa daerah, nanti kita petakan masalahnya dengarkan jenis masalahnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, seusai rapat kabinet pertama Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Jokowi.
Ia menambahkan, terkait pembebasan lahan yang selama ini juga menjadi masalah dalam investasi, menurut dia perlu peran negara yang lebih kokoh.
"Peran negara dalam proses pengadaan tanah harus kokoh, jangan pernah dibiarkan bahwa ada urusan investor dengan msayarakat, seolah nanti ada pengusaha bersaing dengan masyarakatnya," katanya.
Sementara itu, terkait dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang merupakan kementerian baru, ia mengatakan, pihaknya tidak akan membentuk lembaga baru terkait pertanahan.
"Tadi disampaikan tidak perlu membangun gedung baru, menambah SDM baru, tapi pakai yang sudah ada, konteksnya tidak perlu buat lembaga baru. Sebab kalau nanti ada masalah terus tambah lembaga baru menurut saya kita nanti malah tambah birokratis," katanya.
Apalagi tahun 2014 kementerian ini belum memiliki anggaran mengingat bentukan baru.
"Kita tidak boleh aneh-aneh soal anggaran jalan pakai yang ada ga perlu usul baru diakhir tahun... yang kita jalani adalah sisa tahun anggaran jalani apa adanya, kalau ada set up ulang nanti dan konsultasi dulu dengan Men PAN," katanya. (*)
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
