RSUD Surakarta prinsipnya tidak ada masalah dan siap menerima pasien jika kondisinya darurat mereka menggunakan kartu KIS.
"Ya kita berikan pelayanan dahulu untuk pasien, sedangkan masalah biaya bisa belakangan," kata Direktur Utama RSUD Surakarta Willy Handoko kepada wartawan di Solo, Senin.
Ia mengatakan tidak hanya untuk pasien pengguna KIS. Namun semua pasien pengguan Program Kesehatan masyarakat Surakarta (PKMS), Badan Penyelenggara Jmainan Sosial (BPJS) Kesehatan maupu Jamkesda. Meski demikian dirinya belum mengetahui sistem KIS yang diterapkan pemerintah pusat tersebut.
Disinggung soal kebutuhan pegawai, Willy mengakui masih membutuhkan cukup banyak tenaga medis. Namun dirinya harus mempertimbangkan kondisi Keuangan RSUD mengingat pihaknya sudah tidak mengandalkan anggaran dana dari APBD.
Ia mengatakan saat ini jumlah perbandingan perawat RSUD Surtakarta sebanyak satu banding tiga. Jika memungkinkan pihaknya akan mengusahakan jumlah perawat hingga rasionya menjadi satu dibanding dua.
Terkait tentang KIS, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surakarta, Budi Suharto mengaku belum ada keterangan atau Surat Edaran (SE) dari pemerintah pusat mengenai program kesehatan terbaru produk Pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Dirinya saat ini hanya bisa menunggu sambil mencarti data pembanding agar KIS nantinya akan tepat sasaran.
"Ya kita belum tahu teknis program KIS. Termasuk sasarannya apa menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) atau daerah yang kita punya. Yang jelas data penerima yang kita miliki bukan untuk menyaingi tapi melengkapi yang dijadikan acuan," katanya.
Pewarta: Joko Widodo
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
