Bambang mengatakan, pernyataan Menko Polhukam, Tedjo Edy, yang meminta Polri tidak memberikan izin untuk Munas Golkar di Bali, 30 November 2014 mendatang merupakan indikasi ke arah tersebut.
"Pernyataan Menko Polhukam semakin mengkonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap rumah tangga partai Golkar," kata Bambang di Gedung DPR RI. Jakarta, Rabu.
Larangan tersebut, kata Bambang, jelas menjadi preseden buruk bagi alam demokrasi saat ini.
"Kader Partai Golkar dan seluruh elemen masyarakat tentu tidak akan tinggal diam terhadap tindakan refresif dan penyalahgunaan wewenang itu. Kami prihatin sekaligus menyesalkan sikap pemerintah yang sangat politis tersebut," kata Bambang.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
