... menyalurkan dana berdasarkan data dari pusat. Kami tidak bisa menyalurkan kepada mereka yang tidak terdaftar...Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA News) - Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Abdul Yazid, mengatakan pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk 10.000 rumah tangga dari 16.276 rumah tangga sasaran di Balikpapan diduga salah sasaran, karena yang menerima banyak keluarga mampu.
"KKS adalah kartu untuk keluarga miskin yang dianggap paling terkena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kami minta data segera diperbaharui. Kami duga dari semua ini hanya 6.000 rumah tangga saja yang benaf-benar berhak menerima," katanya, di Balikpapan, Selasa.
Saat meninjau pencairan dana pembagian Kartu Simpanan Keluarga (KSK) di Kantor Pos Besar di Jalan Jenderal Sudirman tempat pembagian kartu tersebut dan sekaligus pencairan dana yang hanya bisa didapat oleh keluarga yang memegang KKS.
Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, jumlah 16.276 rumah tangga berasal dari data penerima bantuan langsung tunai tahun 2011. Data itu dikeluarkan Badan Pusat Statistik.
"Data itu juga perlu evaluasi karena ada juga yang berhak atas KSK, tapi tidak menerima karena belum terdata," kata Yazid.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan Budiono juga mengharapkan ada pembenahan data sehingga pembagian KSK bisa lebih tepat sasaran.
Ia mengatakan fraksinya akan lebih ketat mengawasi penerapan pembagian kartu-kartu pengaman sosial tersebut.
Pihak PT Pos Indonesia selaku penyalur dana kompensasi BBM bersubsidi ini menyatakan soal data sepenuhnya wewenang pemerintah.
"Kami menyalurkan dana berdasarkan data dari pusat. Kami tidak bisa menyalurkan kepada mereka yang tidak terdaftar," kata Kepala PT Pos Indonesia Cabang Balikpapan, Lili Ariyanto.
Dari warga yang datang mengambil dana KSK itu, terlihat kebanyakan datang menggunakan kendaraan pribadi, yaitu sepeda motor, dan bahkan beberapa naik motor baru.
Sebagian pengantre juga terlihat berkomunikasi dengan handphone yang diketahui berharga jutaan rupiah. Ada juga warga yang kecewa karena ditolak sebab tidak memiliki KKS atau kartu Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Meski demikian, pembagian dana itu berlangsung lancar dan tertib. Warga menunggu dengan sabar gilirannya dipanggil dan mendapatkan dananya. Mereka duduk-duduk di bawah tenda besar yang disediakan PT Pos di halaman Kantor Pos Besar.
Pewarta: Novi Abdi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
