Khartoum (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Sudan menuduh pihak asing mengobarkan pertempuran di Libya, saat membuka pertemuan negara bertetangga Kamis untuk mengakhiri lebih dari tiga tahun kekerasan.

Libya telah dicengkeram pelanggaran hukum sejak penggulingan Moamer Gaddafi pada 2011 dan dibanjiri senjata tinggalan NATO, yang mendukung pemberontakan melawan orang kuat itu. Pemerintah dan parlemen bersaing menyengketakan kekuasaan, dengan sejumlah wilayah dikuasai milisi kuat, lapor AFP.

"Pihak asing memicu kemelut di Libya dengan lebih banyak pertempuran dan kehancuran," kata pernyataan Menteri Luar Negeri Ali Karti saat pembicaraan itu dibuka.

Timpalan dari Aljazair, Chad, Mesir, Niger dan Tunisia menghadiri pertemuan itu, selain Ketua Liga Arab Nabil Arabi dan utusan Afrika Bersatu.

Libya diwakili menteri luar negeri dari pemerintah diakui antarbangsa, yang terpojok ke kota terpencil di timur, Shahat dan Tobruk, sejak milisi dukungan pegaris keras menyerbu Tripoli pada Agustus.

Tidak ada anggota pemerintahan pesaing berpusat di ibukota itu ikut dalam perundingan tersebut.

Karti mengatakan berharap pertemuan Khartoum itu tergalang dengan prakarsa lain untuk mengakhiri kemelut tersebut.

Pada Rabu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Wakil Khusus Bernardino Leon akan memimpin babak baru perundingan di antara pihak bertikai tersebut pada 9 Desember di tempat belum diputuskan.

Pentagon menyatakan Keamiran Arab Bersatu melakukan serangan udara dari Mesir pada Agustus dalam upaya gagal mencegah pengambilalihan Tripoli oleh pejuang tersebut.

Pada September, Perdana Menteri Abdullah Thani, yang diakui antarbangsa, menuduh Sudan mendukung milisi lawan sesudah pesawat penuh senjata mendarat di kota oasis selatan, Kufra.

Sudan membantah tuduhan itu dan pada Oktober, Thani muncul menenangkan masalah itu dalam kunjungan ke Khartoum, ketika ia mengatakan sengketa tersebut seperti "awan musim panas berlalu".

Duta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Libya menyatakan menyerukan pembicaraan baru di antara pihak bertikai dalam upaya mengakhiri beberapa bulan kekerasan dan kebuntuan politik di negara itu.

Wakil Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Bernardino Leon akan memimpin babak baru perundingan itu pada 9 Desember, kata pernyataan badan dunia itu. (B002/AK)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014