Port-Au-Prince (ANTARA News) - Perdana Menteri Haiti Laurent Lamothe pada Minggu pagi (14/12) waktu setempat mengumumkan pengunduran dirinya, menyusul seruan agar ia menanggalkan jabatannya di tengah gelombang unjuk rasa antipemerintah serta krisis politik di negeri Karibia yang miskin itu.

Pengunduran diri Lamothe itu telah diperkirakan banyak pihak setelah Presiden Michel Martelly mengatakan pada Jumat bahwa sang perdana menteri siap meninggalkan jabatannya "untuk membantu mencari penyelesaian" kebuntuan politik negera itu.

Haiti gagal mengadakan pemilihan parlemen dalam tiga tahun terakhir ini.

"Kalau ini yang harus ditempuh untuk menyelesaikan krisis politik, saya memutuskan malam ini untuk menyampaikan kepada Presiden Martelly pengunduran diri saya sebagai kepala pemerintahan, bersama-sama pengunduran diri kesemua menteri," kata Lamothe dalam pidatonya yang disiarkan dalam bahasa Kreol.

Lamothe, yang mundur di tengah aksi-aksi unjuk rasa baru yang diwarnani kekerasan untuk menentang elit penguasa, menyebut-nyebut catatan "mengagumkan" yang dibuat oleh pemerintahannya.

Ia mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya berhasil mengurangi kemiskinan dalam waktu tiga tahun serta menurunkan angka kejahatan hingga 50 persen.

"Saya tinggalkan jabatan sebagai perdana menteri pada malam ini dengan perasaan bahwa (kami) telah melakukan pencapaian-pencapaian," kata Lamothe dalam pidato itu, seperti yang disebarkan melalui Twitter oleh akun resmi kementerian komunikasi Haiti.

Haiti telah terperosok ke dalam krisis politik selama tiga tahun karena gagal menyelenggarakan pemilihan umum kotamadya dan legislatif.

"Saya melihat bahwa dia mengambil langkah tersebut untuk membantu Haiti mencari penyelesaian krisis ini. Saya memuji keberanian dan tekadnya dalam membantu Haiti," kata Martelly seperti dilansir kantor berita AFP.

Jika pemilihan tidak dapat dilangsungkan sebelum 12 Januari, badan legislatif akan secara otomatis dibubarkan dan Martelly bisa menjalankan kekuasaan dengan mengeluarkan dekrit.

Para penentang Martelly telah menuding dia mengembalikan Haiti ke pemerintahan yang penuh dengan kesewenang-wenangan.

Mantan orang kuat negara tersebut, Jean Claude "Baby Doc" Duvalier, meninggal dunia pada Oktober. "Baby Doc" Duvalier mulai menjalankan pemerintahan pada 1971 dalam usia hanya 19 tahun.

Ia mengambil alih kekuasaan setelah ayahnya yang masih lebih ditakuti, Francois "Papa Doc" Duvalier, --presiden seumur hidup Haiti, meninggal dunia.

Partai-partai oposisi telah memboikot perundingan baru-baru ini yang diprakarsai oleh pemerintahan dan yang ditujukan untuk menyelesaikan krisis tersebut sebelum akhir tahun ini.

Komisi penasihat yang dibentuk presiden pada pekan lalu merekomendasikan agar Lamothe mengundurkan diri.

Komisi juga mengusulkan agar majelis pemilihan Haiti dibubarkan dan para tahanan politik dibebaskan.

Martelly mengatakan ia akan mengadakan pertemuan pada Senin untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari komisi itu. Ia akan menunjuk seorang perrdana menteri dengan masukan dari para pemimpin di Parlemen.(Uu.T008)

Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014