"Mengubah keputusan pengusiran kedua pejabat PBB tak ada dalam rencana dan Dewan Keamanan PBB tak bisa berbuat apa-apa sebab kami bertindak sesuai dengan Piagam PBB," kata Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti kepada wartawan, Minggu (28/12).
Ia menambahkan keputusan untuk mengusir kedua pejabat PBB tersebut adalah hak kedaulatan yang dijamin oleh Piagam PBB. Ia menyatakan pemerintah bekerja untuk melaksanakannya terhadap setiap personel yang melampaui mandatnya.
Menteri tersebut membantah bahwa keputusan pengusiran itu akan mempengaruhi proyek pembangunan di Sudan, demikian laporan Xinhua.
Pernyataan menteri Sudan tersebut dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyeru Pemerintah Sudan agar segera mengubah keputusannya dan mendesak untuk bekerja sama sepenuhnya dengan semua lembaga PBB yang hadir di negeri itu.
Pada Kamis lalu (25/12), Pemerintah Sudan mengusir Ali Az-Zatari --Koordinator Residen PBB di Program Pembangunan PBB (UNDP)-- dan Yvonne Helle, Direktur UNDP di Sudan.
Tindakan tersebut dilakukan beberapa pekan setelah pernyataan yang dikeluarkan oleh Az-Zatari dan dilaporkan oleh harian Norwegia yang digambarkan oleh media lokal Sudan telah menyerang Presiden Sudan Omar Al-Bashir.
Sedangkan mengenai Helle, Khartoum mengatakan wanita itu juga menyinggung perasaan pemerintah dan rakyat Sudan.
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
