Pengawasan terhadap prajurit perlu dilakukan untuk menindak prajurit yang melakukan pelanggaranJakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia menggelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Tahun 2015 sebagai upaya menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan prajurit TNI.
"Kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan prajurit. Tanpa ada penegakan hukum, kita tidak bisa mengharapkan disiplin prajurit meningkat," kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko saat menjadi Inspektur Upacara Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Tahun 2015, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, komunikasi antara pimpinan dan bawahan diperlukan agar tercipta hubungan yang harmonis, sehingga kasus pelanggaran bisa diantisipasi.
"Tolong sampaikan kepada prajurit yang lain untuk menghindari sikap primitif. Jangan lagi terjadi sikap yang tidak terpuji. Kita juga harus melakukan komunikasi yang harmonis dengan rekan-rekan kepolisian, sehingga tidak lagi terjadi tindakan yang memalukan antara TNI dan Polri. Lembaga yang terhormat ini tidak boleh dinodai dengan tindakan-tindakan yang primitif," tegas Panglima TNI.
Operasi penegakan ketertiban itu dilaksanakan dalam bentuk mandiri maupun gabungan di wilayah hukum masing-masing dengan melibatkan Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) dan dibantu satuan provost Polri.
Operasi Gaktib dan Yustisi TNI 2015 melibatkan 1.052 personel, terdiri dari Mabes TNI 61 personel, TNI AD 271 personel, TNI AL 266 personel, TNI AU 266 personel dan Polri 188 personel.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
