Solo (ANTARA News)- Sebanyak 1.182 pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkot Surakarta diketahui belum memiliki hunian tetap. Mereka dibidik Pemkot untuk mendapatkan bantuan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS.
"Kebanyakan, mereka adalah PNS golongan II dan III. Data-data mereka akan dikirimkan kepada pengelola Bapertarum, untuk diikutsertakan dalam program bantuan perumahan," kata Kasubid Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surakarta, Muflihun, di Solo, Jumat.
Ia mengatakan Bapertarum memiliki sejumlah program termasuk Tambahan Bantuan Uang Muka (TUBM) bagi PNS. Bantuan tersebut berupa pinjaman lunak berbunga rendah. "Tapi yang jelas, kami belum mendapat kepastian berapa bantuan yang akan diberikan Bapertarum kepada Pemkot. Kami juga belum tahu berapa jumlah rumahnya."
Meski demikian, Muflihun mengaku, sudah melakukan survei ke sejumlah lokasi di wilayah Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, terkait pengajuan bantuan perumahan bagi PNS tersebut. "Meskipun lokasinya juga belum pasti, namun kami tetap berharap nantinya bisa dibangun perumahan khusus PNS yang berbentuk cluster," katanya.
Muflihun menambahkan, lokasi perumahan tersebut dimungkinkan untuk dibangun di luar Solo. Kerja sama pembangunan dengan pengembang pun bisa saja dilakukan Pemkot. "Prinsipnya, anggaran untuk pembangunan perumahan dipatok maksimal Rp 118 juta per rumah. Lebih dari angka tersebut, tidak akan mendapatkan bantuan," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surakarta Budi Suharto berencana menyeleksi ribuan PNS yang belum memiliki rumah pribadi tersebut, manakala bantuan Bapertarum dikucurkan kepada Pemkot. "Yang jelas, kami ingin memprioritaskan bantuan itu kepada PNS golongan I dan II".
Pewarta: Joko Widodo
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2015
