Jumlah bantuan Rp1 triliun itu terlalu besar, dengan kondisi Indonesia sekarang ini belum menjadi prioritas yang utama,"Padang (ANTARA News) - Anggota DPR RI Maruarar Siarit menilai usulan pemberian bantuan dana bagi partai politik (parpol) sebesar Rp1 triliun dari APBN belum tepat untuk saat ini.
"Jumlah bantuan Rp1 triliun itu terlalu besar, dengan kondisi Indonesia sekarang ini belum menjadi prioritas yang utama," kata Anggota F-PDIP DPR itu di Padang, Rabu.
Maruarar menyampaikan hal itu usai membuka konferensi Daerah IV PDI Perjuangan Sumbar yang diikuti seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah di Sumbar.
Menurut dia, dana bantuan tersebut lebih bagus diberikan untuk beasiswa pendidikan bagi yang kurang mampu, subsidi pada nelayan dan petani serta memperbaiki sekolah yang banyak rusak.
Sosok yang akrab disapa Ara itu juga menerima aspirasi dari masyarakat agar dana tersebut sebaiknya digunakan untuk pendidikan, pertanian dan infrastruktur.
"Sebagai wakil rakyat saya harus menyuarakan apa yang menjadi aspirasi yang telah disampaikan,"ujar dia.
Ia mengatakan untuk kondisi saat ini itu bukan prioritas, sebagai wacana boleh saja, tapi lebih penting memberikan subsidi bidang pendidikan, pertanian, pupuk dan lainnya daripada memberikan bantuan kepada partai.
Terpisah, pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Dr Asrinaldi menilai gagasan untuk memberikan dana bagi partai politik dari APBN akan memperkuat sistem kepartaian untuk menghasilkan pemimpin berkualitas.
"Gagasan yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah ide yang bagus karena partai adalah salah satu alat untuk melahirkan pemimpin negara," kata dia.
Menurut dia, parpol merupakan wadah untuk mencetak calon pemimpin dimana jika kebutuhan operasionalnya sudah terpenuhi maka diharapkan fungsi untuk melakukan kaderisasi akan berjalan dengan baik.
Selama ini salah satu penyebab parpol ikut berbisnis adalah karena terbatasnya sumber pembiayaan, jika gagasan ini direalisasikan akan mencegah partai ikut bisnis, katanya.
Akan tetapi, ia mensyaratkan jika hal itu direalisasikan maka harus jelas mekanisme pelaporan dan transparansi dana yang diberikan agar tidak ada penyelewengan.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
