Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam selama ini belum mampu menyejahterakan rakyat karena belum dilakukan dengan baik.

"Kita rasakan kegelisahan dan keprihatinan, Indonesia yang merupakan negara kaya akan sumber alam tetapi kita belum mampu menyamai negara lain yang tidak punya sumber daya alam seperti kita," katanya saat menghadiri penandatangan nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Presiden menuturkan bagaimana Korea Selatan yang memulai pembangunan ekonomi hampir bersamaan dengan Indonesia kini telah jauh lebih maju dan lebih sejahtera dibandingkan dengan Indonesia.

"Misalkan Korea Selatan dan Indonesia, sama-sama tahun 1967. Dari data yang saya miliki GDP Korea Selatan saat itu 4,7 miliar dolar AS sementara Indonesia sudah 5,9 miliar dolar AS saat itu, berangkatnya sama-sama, kita lebih baik GDP kita," katanya.

Presiden mencatat tiga momentum ekonomi yang selama ini disia-siakan, yakni saat harga minyak dunia tinggi dekade 1970an, pemanfaatan hasil hutan dasawarsa 1980an dan eksplorasi pertambangan dekade 1990an hingga awal tahun 2000.

"Kita gagal manfaatkan itu, tidak ada sesuatu yang kelihatan, padahal berapa miliar yang keluar," kata Presiden.

"Yang lebih menyedihkan, hasil tambang kita, batubara, kita ekspor besar-besaran untuk mendukung industrialisasi negara lain. Mereka produksi barangnya, dan prihatinnya, barangnya kemudian masuk ke Indonesia dan kita membelinya," kata dia.

Presiden meminta nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam tersebut bisa diimplementasikan dengan baik supaya kegagalan-kegagalan yang terjadi pada masa lalu tidak terulang.

Ia juga berpesan kepada para penegak hukum untuk berkoordinasi dengan mitra dalam memberantas korupsi.

"Bangun sinergitas antar lembaga agar korupsi bisa kita hilangkan," paparnya.

Ia mengatakan bahwa kerja sama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif juga sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Satukan visi dan misi sehingga ada sinergi. Ini penting untuk bebaskan Indonesia dari korupsi," katanya.

"Kita sadari bersama memang masih banyak persoalan, sehingga diperlukan KPK untuk koordinasi dan supervisi sehingga perbaikan bisa diwujudkan. Ini pekerjaan besar dan berat, dengan komitmen bersama kita bisa tuntaskan," katanya.


Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015