Jakarta (ANTARA News) - Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan (OECD) menyarankan Indonesia terus melakukan reformasi dalam bidang ekonomi yang telah dilakukan pemerintah saat ini, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Indonesia saat ini merupakan salah satu negara emerging yang memiliki performa ekonomi baik di kawasan, tapi mendorong reformasi lebih baik dan lebih cepat, bisa memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat," kata Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria di Jakarta, Rabu.
Angel Gurria bersama delegasi sedang berada di Indonesia untuk menghadiri peluncuran hasil ekonomi survei OECD terbaru serta hasil kajian pendidikan OECD untuk Indonesia dan meresmikan kantor perwakilan regional untuk Asia Tenggara.
Angel mengatakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi rata-rata enam persen, meskipun sedang terjadi krisis, serta mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia melanjutkan, reformasi struktural dan ruang fiskal yang memadai harus terus diupayakan oleh pemerintah, agar Indonesia bisa menjadi negara berpenghasilan menengah keatas dan berkompetisi di tingkat global.
"Reformasi untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, caranya dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan mendorong pembangunan infrastruktur untuk kesuksesan di masa depan," ujar Angel.
Berbagai saran kebijakan yang diusulkan oleh OECD antara lain mendorong percepatan penyerapan belanja pemerintah, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan, mengundang investasi modal langsung (FDI) serta pembenahan infrastruktur.
Selain itu, meskipun reformasi telah dilakukan terkait belanja subsidi, pemerintah harus menciptakan ruang fiskal baru melalui penyusunan belanja yang lebih prioritas serta meningkatkan penerimaan pajak, untuk investasi dalam bidang pendidikan dan mengatasi masalah kemiskinan.
Kinerja ekonomi Indonesia sempat melambat karena kondisi global pada 2014, namun OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 bisa mencapai 5,3 persen dan sebesar 5,9 persen, melalui berbagai upaya reformasi struktural.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merespon positif laporan OECD tersebut, karena pemerintah telah melakukan upaya-upaya reformasi struktural untuk mengatasi masalah pada sektor riil dan defisit neraca transaksi berjalan.
Pemerintah bahkan siap melakukan reindustrialisasi di sektor tertentu dan mengembangkan industri manufaktur berbasis ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas yang harganya selalu berfluktuasi.
"Penting bagi Indonesia untuk mengatasi masalah struktural, kami sudah memulainya. Untuk sektor manufaktur kami siap mendorong kontribusinya dari 22 persen menjadi 30 persen dari PDB. Selain itu, kami juga menangani isu reindustrialisasi," ujar Bambang.
Terkait masalah infrastruktur, Bambang mengatakan Indonesia akan mempercepat kinerja penyerapan belanja pemerintah yang selama ini masih lambat dan kurang memberikan kontribusi serta mengundang keterlibatan peran swasta.
"Untuk masalah infrastruktur, tidak hanya belanja pemerintah yang kami kedepankan untuk menyelesaikan persoalan ini, namun kami juga mengundang sektor swasta, baik melalui investasi langsung atau penggunaan skema PPP," jelasnya.
Bambang mengharapkan pemerintah bisa mendapatkan manfaat lebih besar dengan peningkatan kerja sama dengan OECD terutama dalam kerangka kebijakan publik atau rekomendasi strategi agar pembangunan Indonesia makin tumbuh berkualitas dan berkelanjutan.
(S034)
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2015
