"Kami harapkan pemerintah terkait dengan TKI harus sudah mulai mengadakan evaluasi dan koordinasi khususnya pada kedutaan-kedutaan kita di luar negeri," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan kasus hukuman mati terhadap Zainab akan menjadi masalah bagi keluarga dan bangsa Indonesia sehingga pemerintah harus segera menyelesaikannya.
Menurut dia, kejadian itu sangat memprihatinkan dan perlu ada tindakan-tindakan lebih konkret yang dilakukan pemerintah.
"Ini sangat memprihatinkan dan perlu tindakan yang lebih konkret oleh pemerintah," ujarnya.
Setya mengatakan masalah itu menjadi perhatian masyarakat Indonesia untuk mengevaluasi lebih dalam hal-hal yang menyangkut tuntutan dalam sebuah perundingan.
Menurut Ketua DPR, pemerintah harus menyiapkan anggaran apabila dalam proses negosiasi WNI bermasalah di luar negeri memerlukan pengeluaran.
"Tentu saja pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan kepada institusi terkait seperti BPK," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
