Surabaya (ANTARA News) - Pagelaran Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, sudah berakhir.

Kepengurusan baru untuk periode 2015-2019 akhirnya terbentuk dan terpilihlah La Nyalla Mattalitti sebagai pengganti Djohar Arifin Husin. Proses pemilihannya berjalan dengan lancar setelah kandidat terkuat yaitu Joko Driyono mengundurkan diri.

Pria yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua Umum PSSI itu hanya bersaing dengan empat calon yaitu Syarif Bastaman, Subardi, Muhammad Zein dan Bernhard Limbong. Hasilnya, pria yang juga Ketua Badan Tim Nasional itu unggul telak 92 suara. Sedangkan 14 suara sisa memilih Syarif Bastaman.

Terpilihanya La Nyalla Mattalitti ini bisa dikatakan istimewa karena bersamaan dengan keluarnya surat dari Menpora untuk PSSI terkait pembekuan induk organisasi sepak bola itu karena dinilai tidak mengindahkan surat teguran yang telah dikirimkan.

Teguran yang sebelumnya dilayangkan adalah terkait tidak diberikannya rekomendasi oleh Badan Olahraga Profesional (BOPI) terhadap dua klub yaitu Arema Indonesia dan Persebaya yang terkendala masalah legalitas sehingga keduanya dilarang turun dalam kompetisi tertinggi di Tanah Air.

PSSI saat surat kedua dan ketiga dari Kemenpora datang terlihat acuh. Terbukti surat tersebut tidak dibalas meski pemerintah memberikan tengat waktu terakhir yaitu Jumat (17/4). Dampaknya surat teguran tegas yang menjurus ke pembekuan PSSI akhirnya ke luar meski KLB belum selesai.

Turunnya surat tersebut langsung ditanggapi dengan tegas oleh La Nyalla Mattalitti. Bahkan, pria yang juga Ketua Kadin Jawa Timur itu akan langsung menemui Menpora Imam Nahrawi untuk mempertanyakan pembekuan yang dilakukan.

"Saya segera menemui Menpora untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Selama ini Menpora hanya mendapatkan laporan sepihak. Yang jelas hasil kongres ini harus berjalan," kata La Nyalla Mattalitti usai kongres.

Menurut dia, selain bakal menemui Menpora pihaknya juga akan membahas masalah pembekuan dengan anggota Komite Eksekutif baru. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan tim hukum PSSI untuk menelaah surat yang ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi itu.

"Kami akan terus mengkaji pembekuan ini. Padahal yang seharusnya membekukan PSSI adalah FIFA bukan pemerintah. Makanya kami akan melakukan langkah hukum," kata pria yang juga seorang pengusaha itu.

Pembekuan PSSI ini juga mendapatkan tanggapan beragam dari pemilik suara. Seperti yang dikatakan manajer Sriwjaya FC, Robert Heri. Pihaknya berharap pembekuan ini tidak berdampak kompetisi. Kompetisi yang merupakan tulang punggung persepakbolaan nasional harus tetap berjalan.

"Yang terpenting ke depan adalah kompetisi tetap jalan. Siapapun itu ketuanya. Kalau kompetisi tidak jalan semuanya akan habis," kata manajer Sriwijaya FC Robert Heri di lokasi KLB PSSI di Hotel JW Marriot Surabaya.

Menurut dia, jika kompetisi tidak berjalan karena ada pembekuan, pihaknya khawatir akan berdampak sistemik sehingga banyak pihak yang mengalami kerugian. Untuk itu harus ada dukungan untuk memajukan persepakbolaan nasional.

"Mau tidak mau harus duduk bersama (Menpora dan La Nyalla). Bila perlu malam ini juga harus membahas masalah ini," katanya dengan tegas.

Pertanyataan tegas disampaikan oleh Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar. Selain kompetisi harus tetap berjalan, pihaknya meminta kepada Ketua Umum PSSI terpilih untuk duduk bersama dan bersinergi guna memajukan persepakbolaan nasional.

"Ayo singkirkan ego masing-masing. Mari kita bangun bersama persepakbolaan nasional. Ini adalah tugas utama ketua baru. Pak Nyalla harus mampu membuktikan jika pantas jadi pemimpin," kata Umuh dengan tegas.

Sementara itu pengamat olahraga Anton Sanjoyo mengatakan, pembekuan PSSI dapat berimbas pada keikutsertaan Timnas Indonesia pada kejuaraan internasional dan yang terdekat adalah SEA Games 2015 di Singapura jika FIFA juga akan memberikan sanksi pada Indonesia.

"Jalannya SEA Games itu berada di bawah naungan OCA di mana negara-negara anggotanya ada yang menjadi anggota FIFA. Ini akan menjadi masalah jika FIFA nantinya melarang Indonesia bertanding dalam ajang internasional," katanya.

Meski ada ancaman sanksi tegas dari FIFA, Menpora dalam surat yang ditujukan ke PSSI menegaskan jika pihaknya akan membentuk Tim Transisi. Tim ini nantinya akan mengendalikan semua kegiatan PSSI termasuk dalam mengelola liga serta Tim Nasional.

Khusus untuk Tim Nasional yang dipersiapkan untuk SEA Games 2015, pihak Kemenpora, KONI dan KOI telah sepakat untuk menyerahkan pengelolaannya kepada Satuan Pelaksanan Program Indonesia Emas (Satlak Prima).


Sejarah Baru Tercipta

Turunnya surat pembekuan dari Menpora Iman Nahrawi bisa dikatakan sebagai sejarah baru bagi persepakbolaan nasional yang selama ini diwarnai kekisruhan. Hal ini menunjukkan jika pemerintah bisa bersikap tegas dalam menentukan keputusan.

Kemenpora akhirnya mengeluarkan surat pembekuan bernomor 01307 tahun 2015 dan ditandatangani oleh Menpora Iman Nahrawi per 17 April. Hukumannya adalah tidak diakuinya semua kegiatan termasuk hasil KLB PSSI di Surabaya.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui." Demikian antara lain isi surat tersebut.

Alasan-alasan yang disebutkan adalah secara de facto dan de jure sampai dengan tenggat batas waktu yang telah ditetapkan dalam tiga teguran tertulis, PSSI nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah melalui Teguran Tertulis dimaksud.

Apa yang dilakukan oleh Menpora Imam Nahrawi menunjukkan sebuah keseriusan pemerintah dalam membenahi tata kelola keolahragaan Indonesia. Dalam sejarah, baru saat ini pemerintah berani tegas kepada induk organisasi sepak bola Indonesia.

Selama ini PSSI sudah mendapatkan stigma yang kurang bagus karena banyak permasalahan yang menghinggapi mulai dari dugaan maraknya pengaturan skor, masalah gaji pemain, meninggalnya pemain di lapangan serta minimnya prestasi di tingkat internasional.

PSSI selama ini memang terkesan exclusive dan dibentengi langsung oleh FIFA. Bahkan peran serta pemerintah dalam membantu menyelesaikan masalah dikatakan sebuah intervensi. Kondisi ini dinilai aneh karena untuk urusan olahraga di negara manapun tidak dapat dilepaskan dari pemerintahnya.

"Surat pembekuan PSSI dari pemerintah diberikan setelah tidak diindahkannya SP1, SP2 dan SP3 oleh PSSI yang jatuh tempo pada tanggal 17 April 2015 jam 18.40," kata juru bicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan jika pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah termasuk kepolisian tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaan.

Ketegasan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan sanksi kepada PSSI diharapkan dapat mengawali perbaikan sepakbola Indonesia secara menyeluruh sehingga harapan besar masyarakat agar sepakbola Indonesia dapat berbenah dan berprestasi dapat segera terwujud.

Oleh Bayu Kuncahyo dan M Arifin Siga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015