"Agama adalah hak mendasar setiap warga negara yang betul-betul harus dilindungi," kata Hidayat Nur Wahid saat menerima delegasi Simakrama Deevali Nasional 2015, Panitia Malam Seni & Budaya Deevali Bersama 100 Tokoh Nasional, di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat.
"Perayaan keagamaan setiap agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu di Indonesia sudah mendapatkan tempat dan diakomodir menjadi hari libur nasional termasuk Hindu," katanya.
Hidayat melanjutkan, "Jika ada salah satu perayaan keagamaan Hindu yang memang mendapatkan pengakuan dari pemeluk agama Hindu baik di Indonesia dan internasional, dan membutuhkan pengakuan dari negara secara nasional dan resmi, itu adalah hak dan perlu ada komunikasi dengan pemerintah Indonesia.”
Ketua Umum Simakrama Deevali Nasional 2015, A.S. Kobalen mengatakan, Deevali adalah hari raya umat Hindu India dan seluruh dunia termasuk Indonesia. Deevali adalah semacam lebarannya umat Hindu yang hampir terlupakan di Indonesia hampir selama 250 tahun.
Setelah sukses melakukan acara Deevali Nasional pada tahun 2013. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo waktu itu, mengeluarkan kebijakan memberikan libur fluktuatif untuk hari raya Deevali tahun 2013 khusus wilayah DKI Jakarta, kebijakan tersebut diikuti Gubernur DKI Jakarta selanjutnya Basuki Thahaya Purnama di ahun 2014.
"Di tahun 2015 ini kami berencana akan merayakannya di Jakarta di Hotel Sahid tepatnya pada bulan November 2015 nanti, dengan tema persatuan dan kebhinekaan, dengan mengundang 100 Tokoh Nasional termasuk Bapak Hidayat Nur Wahid. Kami bermaksud ingin membuka kesan publik bahwa perayaan ini tidak eksklusif, tidak hanya komunitas Hindu saja, tapi semua elemen bangsa lintas agama pun kami undang merayakan," ujarnya.
Merespon hal tersebut, Hidayat Nur Wahid sangat mengapresiasi undangan perayaan dan mendukung keinginan umat Hindu soal perayaan Deevali secara nasional.
Namun, lanjutnya, hal tersebut butuh komunikasi aktif kepada pemerintah dan butuh proses dalam pelaksaannya.
"Tapi pada prinsipnya saya dukung, sebab hal itu adalah hak sebagai warga negara yang harus dilindungi sesuai dengan semagat dalam Pancasila, ada dalam UUD NRI Tahun 1945, dan merupakan implementasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika," demikian Hidayat
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
