...PLN akan segera melaksanakan pembangunan pembangkit Asahan III."Medan (ANTARA News) - PT. Perusahaan Listrik Negara mengakui krisis listrik di Sumatera Utara baru akan teratasi pada 2019 dan itupun terjadi kalau pembangunan pembangkit listrik sesuai rencana.
"Kalau dewasa ini masih ada pemadaman memang karena masih ada krisis. Pemadaman listrik yang masih terjadi termasuk di Ramadhan juga akibat semakin tingginya beban puncak atau sudah mencapai 1.850 Megawatt," kata Direktur PLN, Nasri Sebayang di Medan, Rabu.
Dia mengatakan itu usai jajaran PLN dipanggil Wakil Gubernur H T Erry Nuradi untuk menjelaskan soal pemadaman listrik yang terus terjadi di Ramadhan dan sudah mendapat protes dari masyarakat..
Menurut Nasri, beban puncak terus bertambah, sementara cadangan tidak mencukupi di tengah adanya gangguan satu unit PLTU Nagan Raya.
Dia menjelaskan, sudah menjadi ketentuan, setiap pembangkit pada waktunya harus dihentikan operasionalnya untuk diperiksa.
Idealnya cadangan listrik di suatu daerah minimal 30 persen dari beban puncak atau di Sumut harus 550 MW.
Sementara di Sumut, cadangan listrik hanya sekitar 100 MW.
"Kondisi itu akibat pertumbuhan ketenagalistrikan di Sumut yang per tahun masih rendah di bawan beban puncak," katanya.
Pertumbuhan ketenagalistrikan di Sumut hanya 6-7 persen, sementara beban puncak tumbuh cukup pesat hingga 12 persen," katanya.
"Makanya Sumut harus memperbanyak jumlah pembangkit," katanya.
Wakil Guburnur Sumut H T Erry Nuradi mengatakan, PLTA Asahan III yang selama ini lebih dari 10 tahun mengalami kendala dalam pembangunannya, dewasa ini memasuki progress yang menggembirakan.
Menurut Wagub, izin pinjam pakai lahan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah terbit pada 25 Juni 2015 sehinga kendala utama dalam proses pembangunannya selama ini akan teratasi.
"Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sudah keluar, sehingga Pemerintah Provinsi beserta Pemkab Toba Samosir dan Asahan akan segera membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Hutan (IP4T) yang nantinya diketuai oleh BPN," kata Erry Nuradi.
Menurut dia, dalam kawasan hutan yang akan dibangun PLTA Asahan III tersebut, ternyata ada 87 persil areal yang dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN.
"Jadi memang perlu diinventarisir apakah sertifikat tersebut keluar sebelum SK 44 tahun 2005," katanya.
Apabila sertifikat keluar sebelum SK tersebut, maka pemerintah akan merevisi izin pinjam pakai kawasan yang dikeluarkan.
"Jika itu selesai, PLN akan segera melaksanakan pembangunan pembangkit Asahan III," ujar Wagub.
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
