Pemilihan umum itu akan "mendiskreditkan pemerintah lebih lanjut", kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby.
Setelah pemilihan umum Burundi berlangsung, masih ada protes dari oposisi negeri itu, yang menilai pencalonan Presiden Pierre Nkurunziza melanggar undang-undang dasar.
Pemilihan umum berlangsung di tengah-tengah baku tembak dan ledakan granat, dan setidaknya dua orang dilaporkan tewas.
Oposisi dan kelompok masyarakat sipil mengecam pencalonan Nkurunziza sebagai pelanggaran konstitusi dan perjanjian damai 2006 yang mengakhiri belasan tahun perang saudara.
"Desakan pemerintah untuk tetap menggelar pemilihan Presiden pada Selasa menjadikan legitimasinya beresiko di mata warganya dan masyarakat internasional," kata Kirby.
Ia menambahkan, "Lebih serius lagi adalah risiko untuk mengoyak kemajuan rapuh yang diperoleh melalui pelaksanaan Perjanjian Arusha, yang menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada presiden Burundi yang akan menjabat lebih dari dua periode."
(Uu.G003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015
