"Logikanya begini, pemerintah kan punya uang. Bagaimana uang itu bisa dikeluarkan pemerintah kepada kita, kita itu bisa KOI atau panitia, itu harus jelas dasar hukumnya apa. Nah itulah yang harus tertera dalam MoU," ujar Ketua Komisi "Finance and Budgeting" KOI Ahmed Solihin usai menjalani rapat koordinasi persiapan Asian Games 2018 di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dana tersebut merupakan kewajiban Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games, untuk menjamin bahwa penyelenggaraan acara olahraga berskala internasional itu bisa berjalan lancar.
Nantinya, jika seluruh rangkaian acara Asian Games yang akan berlangsung di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan itu dinilai beres, maka dana jaminan tersebut akan dikembalikan.
Sementara itu, terkait dengan dana lain sejumlah 15 juta dolar AS yang ditawarkan OCA untuk promosi dan pemasaran, Ahmed menyatakan bahwa persyaratan tersebut bersifat "negotiable" atau dapat dinegosiasikan.
"Uang 15 juta dolar AS itu kalau kita menyerahkan seluruh urusan promosi dan marketing pada OCA. Kalau kita punya proposal tentang apa yang harus dikerjakan OCA dan apa yang jadi bagian kita, ya dari 15 juta dolar AS itu bisa dibagi begitu lho. Tapi di anggaran kita tetap siapkan sejumlah itu atau totalnya 17 juta dolar AS," tuturnya.
Berdasarkan komunikasi intensif antara KOI dengan OCA, Ahmed menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia sejauh ini masih dipercaya untuk menjadi penyelenggara Asian Games 2018 meskipun pembayaran dana jaminan yang disyaratkan sudah terlambat dari tenggat waktu yang ditetapkan OCA.
Ia mengatakan dana sejumlah 17 juta dolar AS atau sekitar Rp231 miliar itu akan diambil dari anggaran KOI yang totalnya Rp381 miliar.
Sisanya, sekitar Rp160 miliar akan digunakan untuk perencanaan dan kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan koordinasi persiapan Asian Games 2018.
Pewarta: Yashinta DP
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
