"Kopassus didesain untuk berperang sedangkan Brimob didesain untuk pengamanan. Beda cetakan ini juga menunjukkan secara tegas bahwa Polri bertugas menyelenggarakan keamanan dan TNI menjalankan tugas pertahanan," kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, dalam keterangan tertulis, Senin.
Menurut Hendardi, Polri tampak tidak percaya diri dengan sistem pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki.
"Jika pola ini tidak berubah maka harapan menjadikan Polri sebagai polisi sipil akan semakin jauh. Reformasi Polri selama ini baru menyentuh aspek kelembagaan saja. Sedangkan reformasi pada tataran konseptual, cara pikir, dan kinerja masih sama dengan masa lalu," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia pun menganjurkan agar Danjen Kopassus harus menolak permohonan Kapolri tersebut, agar prinsip-prinsip penyelanggaraan negara tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh Konstitusi dan perundang-undangan.
"Saya setuju dengan Kapuspen TNI Fuad Basya yang melalui media sudah menyatakan penolakannya," kata Hendardi.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengirim surat kepada Panglima TNI dengan tembusan KSAD, Irwasum Polri dan jajaran petinggi Polri bernomor B/3303/VII/2015 tertanggal 15 Juli 2015 perihal permohonan mengikutsertakan personel Korps Brimob Polri dalam Diklat Raider TNI AD.
Dalam surat itu, Kapolri meminta agar program latihan dan pendidikan raider dilakukan tahun anggaran 2015 dan 2016.
Pewarta: Monalisa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
