Menurut dia, usai konferensi pers tentang RAPBN 2016 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat malam, kedelapan bendungan tersebut merupakan proyek infrastruktur prioritas pemerintah pada 2016 untuk mencapai kedaulatan pangan.
"Rencana tendernya kalau tidak September, ya Oktober," kata dia.
Studi dan persiapan proyek infrastruktur prioritas 2016 itu sudah rampung, tambahnya.
Basuki mengemukakan hal tersebut terkait kebijakan baru pemerintah yang memajukan waktu studi perencanaan dan persiapan proyek infrastruktur untuk tahun pelaksanaan 2016.
Dengan demikian, studi perencanaan dan persiapannya harus selesai pada Desember 2015, agar eksekusi fisiknya dapat dimulai Januari 2016.
Kedelapan proyek bendungan tersebut merupakan bagian dari target pembangunan 49 waduk dalam lima tahun hingga 2019.
Delapan bendungan yang akan dibangun pemerintah pada tahun depan itu adalah Ciawi senilai Rp1,69 triliun dan Sukamahi Rp1,1 triliun di Jawa Barat, serta Kolhua Rp569 miliar di Kupang, NTT.
Kemudian, bendungan Rukoh Rp 553 miliar di Pidie, NAD, Kuwil Rp1,5 triliun di Minahasa, Sulawesi Utara, Sukoharjo Rp1 triliun di Pringsewu, Lampung, Sindangheula Rp496 miliar di Banten dan Cipanas Rp2,1 triliun di Jawa Barat.
Selain delapan bendungan tersebut, Basuki mengatakan proyek lainnya yang siap lelang adalah proyek pembangunan jalan nasional Trans Papua dan Trans Sumatera.
Kemenpupera menargetkan dapat menyelesaikan pembangunan yang tersisa sekitar 900 kilometer, dari total 4.325 kilometer Trans Papua hingga 2018.
Dengan demikian, setiap tahunnya, Kemenpupera menargetkan dapat membangun jalan nasional Trans Papua sepanjang 300 kilometer.
Dalam RAPBN 2016, Kemenpupera memperoleh alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga yang paling besar yakni Rp103,8 triliun, meski turun dibandingkan APBNP 2015 sebesar Rp118,5 triliun.
Secara umum, belanja K/L RAPBN 2016 sebesar Rp780,4 triliun atau turun dibanding APBNP 2015 sebesar Rp795 triliun.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
