"Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah pusat memang belum begitu terasa di daerah karena beberapa ketentuan pusat yang rencananya diubah atau mungkin diganti dengan peraturan baru, hingga saat ini belum terealisasi," kata Kepala KPMPT Purbalingga Mukodam di Purbalingga, Rabu.
Oleh karena itu, kata dia, paket kebijakan ekonomi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan di daerah khususnya Purbalingga.
Menurut dia, hal itu karena pihaknya masih mendasari pada ketentuan-ketentuan yang lama lantaran belum ada rujukan ketentuan terbaru yang merupakan terobosan-terobosan terutama dari sisi perizinan.
Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah terkait perizinan investasi yang mengacu pada paket kebijakan ekonomi jilid kedua itu.
"Jadi, kalau hanya berdasarkan ketentuan atau kebijakan, sementara detail peraturan pemerintahnya seperti apa, kita belum berani melangkah," katanya.
Kendati demikian, Mukodam mengatakan bahwa KPMPT Purbalingga siap memangkas waktu pelayanan perizinan investasi seperti yang diisyaratkan pemerintah pusat.
Selama ini, kata dia, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Surat Izin Gangguan atau HO (Hinderordonnantie) dan lokasi paling lama 12 hari karena merupakan izin terstruktur yang harus dicek ke lokasi bersama tim perizinan yang terdiri atas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Sementara untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), lanjut dia, waktu standar paling lama tiga hari namun bisa satu hari jadi.
Disinggung mengenai keberadaan investor asing di Purbalingga, dia mengatakan bahwa hingga saat ini, sudah ada 21 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang sebagian besar bergerak di bidang industri rambut dan bulu mata palsu maupun aksesori yang terbuat dari rambut.
"Mudah-mudahan tahun ini ada dua investor dari Korea yang akan berinvestasi di Purbalingga. Mereka sudah proses pendekatan, penjajakan, mudah-mudahan bisa terealisasi dan akhir Desember sudah lebih jelas lagi," katanya.
Menurut dia, dua investor itu berencana akan membuka perusahaan rambut palsu serta perusahaan boneka dan garmen.
"Sebenarnya yang kita harapkan kalau memang memungkinkan, Purbalingga butuh penyerap tenaga kerja laki-laki. Oleh karena itu, kami berharap ada perusahaan pengolahan hasil pertanian yang hadir di Purbalingga karena kabupaten ini berbasis pada pertanian," katanya.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
