"Sebagai salah satu cabang olahraga prestasi pra-PON ini harus tetap berjalan, kalaupun ada penundaan itu faktor kesalahpahaman antara pemangku kepentingan yang semestinya tidak terjadi," kata Imam saat ditemui pada acara Festival Olahraga Rekreasi Nasional di Denpasar, Bali, Sabtu.
Dia mengatakan KONI harus mengikuti pemerintah bahwa PSSI pusat telah dibekukan dan KONI harus bekerja sama dengan Tim Transisi yang ditunjuk pemerintah untuk mengambil alih tugas PSSI.
Sebelumnya, beberapa daerah telah menggelar pra-PON seperti Kalimantan, Bali, dan Sulawesi, namun pertandingan dibatalkan karena tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian.
Menurut Imam, bila ada kerugian maka pihak yang merasa dirugikan itu dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang tidak menaati aturan.
"Kepolisian tidak mungkin menabrak aturan, itu salahnya KONI. Kenapa masih berani main-main," kata Imam.
Pra-PON sebelumnya berjalan karena KONI meminta PSSI untuk menggelar kejuaraan tersebut, padahal pemerintah telah membekukan PSSI sejak April 2015.
Ketua Tim Transisi PSSI Bibit Samad Rianto menginginkan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan KONI bekerja sama dan sejalan mengurus pra-PON sepak bola.
Pembentukan Tim Transisi merupakan dampak dari pembekuan induk organisasi sepak bola Indonesia, PSSI, per 17 April 2015 menjelang pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2015-2019.
Bibit mengatakan pula bahwa tugas Tim Transisi dalam Pra-PON adalah menggantikan tugas PSSI yang telah dibekukan.
"Kita merekomendasi, supervisi, menggantikan tugas PSSI," kata dia.
Tim Transisi akan tetap berusaha agar cabang olahraga sepak bola untuk Pra-PON dapat tetap berlangsung dengan berada di bawah arahannya.
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
