"Indonesia harus jadi penentu. Kalau dulu harga ditentukan oleh orang lain, sebagai negara pemasok dan produsen minyak terbesar dunia, kita harus mampu mengendalikan harga CPO," kata Menteri Amran dalam peluncuran Taman Sains dan Teknologi Pertanian, di Badan Litbang Pertanian, Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Amran mengatakan, sikap Indonesia untuk mengambil alih penentuan harga CPO dunia akan disampaikan secara langsung dalam pertemuan internasional Conference Of Parties (COP21) yang berlangsung di Paris, Prancis 1-10 Desember 2015.
"Pertemuan COP21 di Paris akan dibahas, ada strategi agar kita bisa menjadi penentu. Bekerja sama dengan Malaysia dalam menentukan standar CPO, ini akan menjadi standar dunia," katanya.
Ia mengatakan, industri sawit merupakan komoditas strategis yang menyumbang besar untuk devisa negara. Tercatat sumbangan sawit untuk devisa sebesar Rp250 triliun pada 2014.
"Kita harus memperjuangkan agar berhasil menjadi pengendali harga CPO dunia, sehingga keuntungan yang diraih bisa lebih besar," katanya.
Dia mengatakan, kelapa sawit memiliki peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat petani sebanyak 20 juta orang mengelola lahan empat juta hektare. Dukungan terhadap kelapa sawit bukan berarti Kementerian tidak peduli dengan lingkungan. Namun cara pandang yang digunakan harus kesejahteraan manusia, tidak hanya lingkungan.
Ia menambahkan, Indonesia dan Malaysia, juga harus bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan pasar global serta berjuang dalam mengendalikan harga.
"Industri sawit dari Indonesia dan Malaysia bekerja sama, apalagi setelah membentuk Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC), untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit," katanya.
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
