Semua politikus tersebut, dari pihak pemerintah dan oposisi, sedang menjalani pemeriksaan atas dugaan korupsi dan aksi kejahatan lain.
Kantor itu benar-benar hancur sehari setelah Ivanov memaafkan politisi tersebut. Presiden Macedonia itu menyampaikan alasan bahwa tujuannya ialah meringankan krisis politik di negeri tersebut akibat tuduhan timbal-balik berupa korupsi, kecurangan pemilihan umum dan aksi kejahatan lain antara mayoritas yang berkuasa dan oposisi.
Kantor yang diserbut bukan kantor kerja Presiden Macedonia, tapi kantor yang dibuka agar masyarakat dapat menghubungi kepala negara untuk menyampaikan keluhan, saran, pernyataan dan komentar mereka.
Pemrotes didukung oleh partai oposisi Macedonia, yang tidak menerima pengampunan presiden dan mengklaim satu-satunya tujuan Ivanov dengan tindakannya ialah melindungi para pejabat VMRO-DPMNE, yang memerintah, dari hukuman.
Para ahli terpecah dalam penilaian mereka mengenai tindakan presiden tersebut.
Profesor Hukum Pidana di Skopje Gordan Kalajdziev mengatakan itu adalah tindakan presiden itu merupakan "skandal dan tidak sah" .
"Presiden Ivanov secara sukarela memperluas kekuasaannya, dan menempatkan dirinya di atas semua lembaga," kata Kalajdziev kepada Xinhua.
"Keputusan presiden merusak seluruh sistem hukum dan peraturan. Itu benar-benar merusak sistem konstitusi di negeri ini," kata Pengacara Aleksandar Tortevski pada Rabu.
Namun, buat Profesor Tatjana Karakamisheva keputusan Presiden Ivanov "sangat jelas".
"Presiden bertindak di dalam wewenang hukum dan konstitusinya. Terlebih lagi, ia memiliki kewajiban untuk bertindak guna meredam krisis politik serius yang mengancam masa depan negeri tersebut," kata Karakamisheva.
(C003)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
