"Saya pikir perlu juga diperiksa legalitas dokumen keimigrasian mereka," ujar Mahyudin usai memberikan ceramah di SMKN 1 Cangkringan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, seperti dalam keterangan tertulis MPR, Kamis.
Mahyudin mengaku terkejut atas penangkapan lima tenaga kerja asing dari Tiongkok yang menurutnya merupakan tenaga kerja asing ilegal. Ke-lima orang ini tertangkap TNI AU ketika sedang melakukan pengeboran terkait proyek kereta cepat Jakarta - Bandung di area Lanud Halim Perdanakusumah.
Dia menilai, jika memang terjadi pelanggaran administrasi ketenagakerjaan dan imigrasi, maka aparat perlu memberikan sanksi hukum pada tenaga asing itu.
"Kalau sejauh semuanya sesuai dengan prosedur saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau prosedurnya tidak terpenuhi misalnya tidak sesuai dengan aturan-aturan ketenagakerjan dan aturan keimigrasian maka perlu dilakukan tindakan hukum," tegas Mahyudin.
Secara khusus, dia menyayangkan karena pekerjaan pengeboran dilakukan tenaga kerja asing. Padahal, tenaga kerja Indonesia memadai untuk pekerjaan itu.
"Mungkin mereka tenaga kerja ahli dalam pengeboran. Saya kira tenaga kerja Indonesia untuk pengeboran sudah banyak, buat apa mengambil tenaga kerja dari Tiongkok. Sejauh pekerjaan itu bisa dikerjakan orang Indonesia, diberikan kepada tenaga kerja kita," kata dia.
Mahyudin menambahkan, penangkapan tenaga kerja asing dari Tiongkok ini bisa dijadikan momentum untuk melakukan pemeriksaan dokumen tenaga kerja asing dari Tiongkok.
"Jadi jangan sampai ada impor orang Cina ke Indonesia. Kalau jumlah mereka banyak, mereka bisa mengganggu tenaga kerja Indonesia. Saya kira perlu diawasi oleh imigrasi terutama orang-orang Cina," pungkas dia.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
