Mengenai ukuran rel telah diputuskan standar, jadi supaya tidak ada banyak lintasan."Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan bahwa sejumlah hal yang selama ini menjadi kendala dan persoalan dalam proyek infrastruktur transportasi telah dituntaskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Alhamdulilah hal yang belum terselesaikan, yang masih ada perbedaan antara pemerintah pusat, pemda dan juga BUMN yang ditunjuk untuk menyelesaikan, hari ini semuanya bisa terselesaikan," katanya dalam jumpa pers setelah rapat terbatas infrastruktur transportasi dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, secara spesifik dalam pertemuan itu dibicarakan mengenai penyelesaian proyek light rapid transportation (LRT) dan infrastruktur transportasi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), Palembang, dan Bandung Raya.
"Yang pertama, persoalan trase. Trase yang menjadi lintas provinsi dan trase lintas DKI sudah disepakati pembagiannya," kata Pramono.
Terkait pendanaan yang beberapa waktu lalu masih ada perbedaan pandangan, menurut dia, Presiden Jokowi memutuskan pengaturan pendanaan.
Di dalam rapat, ia menyatakan, sejumlah hal menyangkut operasional dan pengaturan tiket yang akan disepakati bersama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Mengenai ukuran rel telah diputuskan standar, jadi supaya tidak ada banyak lintasan," katanya.
Beberapa hal yang juga dibahas, dikemukakannya, antara lain terkait revisi Peraturan Presiden (Perpres), termasuk untuk proyek di Palembang yang ditargetkan rampung Perpresnya dalam beberapa pekan terakhir.
"Untuk Bandung Raya karena memang perlu dibuat trasenya dan perhitungan, termasuk apakah nanti sepenuhnya pemerintah ataukah kerja sama dengan swasta, sekarang ini sedang dihitung," demikian Pramono Anung.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016
